Breaking News
light_mode

Bakal Pensiun jadi Alasan Ibu Kandung Wakil Bupati SBT Bebas Sanksi Disiplin ASN? Ini Respon MCW

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
  • visibility 1.096
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Sekretaris Mollucas Corruption Watch (MCW) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Sabandarlisa Kelilauw angkat bicara terkait alasan bebas sanksi ASN terhadap ibu kandung wakil Bupati SBT, Siti Masita Sandia.

Pengacara muda itu menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang ASN yang sedang dalam proses pensiun tetap berstatus ASN aktif hingga Surat Keputusan (SK) pemberhentian pensiun resmi diterbitkan dan tanggal pensiun berlaku.

Artinya, selama SK pensiun belum diterbitkan, ASN yang bersangkutan tetap menerima hak dan melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai ASN aktif. Sedangkan, ibu dari Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena itu telah tidak melaksanakan tugas sebagai ASN selama hampir 10 tahun.

Kondisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin ASN dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang ada, sangat wajib untuk dilakukan tindakan pemecatan terhadap yang bersangkutan, mengingat ketidakhadiran dan tidak menjalankan tugas selama waktu yang sangat lama tanpa alasan yang sah.

“Saya mengecam keras pembelaan atau alasan yang disampaikan oleh Kepala BKD SBT yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan justifikasi yang memadai, sehingga berpotensi merusak kredibilitas dan integritas institusi BKD,” kata Kelilauw, Senin (11/8/2025).

Dia mendesak agar proses penegakan disiplin ASN dilakukan secara transparan, tegas, dan profesional tanpa pandang bulu.

Hal ini demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten SBT.

“Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan klarifikasi dan tuntutan atas keadilan dan akuntabilitas,” tandas Kelilauw.* (03-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ika Fachri Alkatiri Dorong PKK SBT Jadi Poros Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

    Ika Fachri Alkatiri Dorong PKK SBT Jadi Poros Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga di Provinsi Maluku, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku menetapkan sejumlah program prioritas pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X yang digelar di Ambon, Kamis (11/12/2025) lalu. Fokus program tersebut diarahkan pada penguatan peran perempuan dan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial di daerah. Ketua TP-PKK Kabupaten Seram […]

  • Khatam Al-Qur’an dan Buka Puasa Bersama: Tradisi Ramadan di Negeri Tumalehu Barat

    Khatam Al-Qur’an dan Buka Puasa Bersama: Tradisi Ramadan di Negeri Tumalehu Barat

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SBB,Tajukmaluku.com-Warga Negeri Tumalehu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menggelar khatam Al-Qur’an yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama seluruh warga negeri di Masjid Ar-Rahman, Selasa (3/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi Ramadan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan diagendakan secara rutin setiap 15 hari sekali selama bulan suci. Pelaksanaan pada Selasa ini […]

  • SBT Tak Butuh Amahoru, Tapi Orang Jujur

    SBT Tak Butuh Amahoru, Tapi Orang Jujur

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Koalisi Pemerhati Demokrasi (KPD) Maluku angkat bicara soal dugaan manipulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Achmad Quadri Amahoru, calon kuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). “Jika benar yang bersangkutan tidak melaporkan kekayaan secara jujur, itu artinya Amahoru tidak layak ditetapkan sebagai Sekda SBT,” kata Ketua KPD Maluku, Risman Soulissa, menanggapi […]

  • Gerak Cepat PLN KP Manipa Atasi Gangguan Kelistrikan, Jalani Ibadah Puasa Masyarakat Tak Perlu Khawatir Listrik Padam

    Gerak Cepat PLN KP Manipa Atasi Gangguan Kelistrikan, Jalani Ibadah Puasa Masyarakat Tak Perlu Khawatir Listrik Padam

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan listrik aman di Kecamatan Kepulauan Manipa. Ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat pada momentum bulan suci Ramadan 1446 H. Hal Ini disampaikan General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula. Dia menyebutkan, PLN mempersiapkan keandalan listrik menjelang Ramadan. Saat ini, masih dalam status siaga hingga lebaran […]

  • Peduli Pendidikan Maluku, PLN dan FCT Bangun Kelas Baru untuk SMPN 1 SBB.

    Peduli Pendidikan Maluku, PLN dan FCT Bangun Kelas Baru untuk SMPN 1 SBB.

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Piru,Tajukmaluku.com-Komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan oleh Febry Calvin Tetelepta (FCT) melalui kolaborasinya dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU). FCT bersama PLN meresmikan tiga ruang kelas baru di SMP Negeri 1, Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Selasa (17/6/2025). Bagi FCT, momen tersebut bukan sekadar seremoni. […]

  • DPRD Maluku Tunggu Hasil Audit BRI: Desak Segera Diumumkan

    DPRD Maluku Tunggu Hasil Audit BRI: Desak Segera Diumumkan

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Maluku mendesak Bank Rakyat Indonesia (BRI) segera mengumumkan hasil audit internal terkait dugaan fraud pada Program Kredit Cepat (Kece) di Unit Pasahari yang hingga kini belum diterima secara resmi oleh lembaga legislatif. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim BRI wilayah Makassar. Meski demikian, ia memastikan […]

expand_less