Breaking News
light_mode

LBH Ansor Maluku Terpilih Kembali Sebagai Penyedia Bantuan Hukum PTUN Ambon Tahun 2025. Ketua: “Ini Yang Ke-4 Kalinya”

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
  • visibility 257
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku kembali mencatat prestasi dengan terpilih untuk keempat kalinya sebagai penyedia bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tahun 2025. Keputusan ini diumumkan setelah melalui proses seleksi yang melibatkan verifikasi berkas dan wawancara.

Ketua LBH Ansor Maluku, Dr. (cand) Al Walid Muhammad Umamit, S.H., M.H.Li., mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan ini. Ia menjelaskan bahwa terpilihnya LBH Ansor Maluku berdasarkan pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Posbakum PTUN Ambon dengan Nomor: 185/PTUN.W8-TUN4/PENG.POSBAKUM/Hk.2.7/XII/2024, tertanggal 30 Desember 2024.

“Keputusan ini menunjukkan komitmen LBH Ansor Maluku dalam memenuhi kriteria seleksi, termasuk kelengkapan identitas lembaga, struktur organisasi, Akte Pendirian, SK Kemenkumham, dan berbagai persyaratan lainnya. Semua dokumen kami sampaikan tanpa kekurangan,” jelas Walid.

Ia menambahkan, dengan mandat ini, LBH Ansor Maluku akan melanjutkan upaya memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan keadilan di wilayah hukum PTUN Ambon.

“Kami siap bekerja sama secara profesional dengan pihak PTUN Ambon untuk memberikan layanan hukum terbaik. LBH Ansor Maluku berkomitmen memastikan masyarakat yang kurang mampu memiliki akses keadilan,” tandasnya.

Dengan pengalaman yang mumpuni dan komitmen yang kuat, LBH Ansor Maluku terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi bukti konsistensi lembaga tersebut dalam memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial di Maluku.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buah Simalakama” itu Bernama MIP (Bagian III)

    Buah Simalakama” itu Bernama MIP (Bagian III)

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy (Dosen Psikologi di UIN AM Sangadji Ambon; Pemerhati Psikologi Lingkungan) Perlu diingat bahwa megaproyek Maluku Integrated Port (MIP) ini bukan keniscayaan melainkan sebuah pilihan yang disodorkan kepada masyarakat. Olehnya itu, megaproyek tersebut masih perlu dikritisi lebih tajam lagi, dengan mempertanyakan apakah sudah ter-ilhami falsafah hidup “siwalima” ataukah belum? Anehnya, pertanyaan […]

  • Optimalkan Sistem Kelistrikan di Jailolo-Halmahera Barat, PLN UIW MMU Datangkan 6 Unit Mesin Berkapasitas 5.000 KW

    Optimalkan Sistem Kelistrikan di Jailolo-Halmahera Barat, PLN UIW MMU Datangkan 6 Unit Mesin Berkapasitas 5.000 KW

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon, Tajukmaluku.com- PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) telah mendatangkan sebanyak enam unit mesin baru berkapasitas total 5.000 kW untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Kecamatan Kota Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula mengungkapkan, keenam mesin ini akan dipergunakan untuk membantu meningkatkan kapasitas pasokan listrik Unit […]

  • Murad Ismail Disebut, Gerindra Uji Nyali Kejaksaan Berantas Korupsi di Maluku

    Murad Ismail Disebut, Gerindra Uji Nyali Kejaksaan Berantas Korupsi di Maluku

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran operasional PT. Dok Waiame dan Perkapalan Ambon terus melebar. Sejumlah pihak, termasuk beberapa ‘bos’ besar di Maluku telah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Ambon. Praktik korupsi yang merusak perusahaan pelat merah Pemprov Maluku itu mendapat atensi serius dari Kajati. Beberapa kali, Kajati melakukan pernyataan publik terkait hasil penyelidikan dan penyidikan. […]

  • Penerapan Sanksi ASN Dinilai Tak Adil, Buntut Istri Ketua KPU SBT Dipromosikan jadi Kepala Puskesmas

    Penerapan Sanksi ASN Dinilai Tak Adil, Buntut Istri Ketua KPU SBT Dipromosikan jadi Kepala Puskesmas

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis menyoroti ketidakadilan yang mencolok dalam kasus istri Ketua KPU SBT, Siti Juleha Sehwaky yang tidak bertugas selama bertahun-tahun namun justru mendapatkan promosi jabatan. Menurutnya, hal itu tentu bertolak belakang dengan penerapan kebijakan sanksi bagi ASN di lingkup Pemkab SBT yang sedang dilakukan beberapa hari terakhir. Dimana sejumlah ASN yang […]

  • Demo Masak Kompor Induksi di Tanimbar, PLN Dorong Gaya Hidup Modern dan Ramah Lingkungan

    Demo Masak Kompor Induksi di Tanimbar, PLN Dorong Gaya Hidup Modern dan Ramah Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Saumlaki,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Saumlaki terus mendorong inovasi berbasis energi listrik dengan menggelar kegiatan Demo Masak Menggunakan Kompor Induksi. Bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), kegiatan ini bertujuan memperkenalkan teknologi kompor induksi yang lebih hemat energi, […]

  • Putri Hastari Nilai Dua Draf Kepemimpinan Bertentangan dengan Mekanisme Konfercab HMI Ambon

    Putri Hastari Nilai Dua Draf Kepemimpinan Bertentangan dengan Mekanisme Konfercab HMI Ambon

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dinamika Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXXIV Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menuai berbagai sorotan. Munculnya dua draf kepemimpinan dinilai berpotensi melemahkan konsolidasi dan mencederai mekanisme organisasi. Putri Hastari, Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman HMI Cabang Ambon demisioner menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal wajar. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut tidak boleh memicu pada perpecahan […]

expand_less