Ambon,Tajukmaluku.com-Kritik terhadap kinerja Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku terkesan parsial, tendensius dan tidak memiliki dalil yang mendesar.
Wakil Ketua DPD KNPI Maluku, Faisal Marasabessy menilai, tuduhan kepada kerja-kerja Kabinda tidak berdiri di atas pijakan analisis yang kuat, dan justru cenderung mengabaikan kompleksitas dinamika keamanan di Maluku.
“Kritik sah dalam demokrasi. Tapi menuding Kabinda lalai hanya karena melihat kehadiran beliau di acara publik tanpa menyajikan data kinerja, itu bukan kritik membangun, itu asumsi emosional. Kita perlu kedewasaan intelektual dalam membaca dinamika keamanan di Maluku,” nilai Faisal, Sabtu (5/4).
Menurut Faisal, konflik komunal yang terjadi beberapa pekan terakhir di Maluku tidak bisa disimplifikasi sebagai kegagalan satu lembaga. Ia menegaskan, sistem keamanan daerah adalah ekosistem kerja bersama antara intelijen, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.
Marasabessy menyebut, dalam kurun tiga tahun terakhir, Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kepemimpinan Kabinda Maluku justru tercatat aktif dalam sejumlah pendekatan pencegahan konflik. Salah satunya lewat program mitigasi di daerah rawan seperti Pulau Haruku, Banda, dan sebagian wilayah Seram.
“Data kami menunjukkan keterlibatan intelijen dalam memfasilitasi dialog lintas kelompok, termasuk penyediaan early warning system berbasis komunitas. Ini fakta, bukan opini,” sebutnya.
Ia juga menyayangkan narasi yang menyudutkan institusi negara tanpa memberikan solusi alternatif. Baginya, keamanan bukan semata tugas intelijen, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Justru saat potensi konflik terjadi, yang paling dulu turun diam-diam ke lapangan adalah personel intelijen. Tapi karena sifat kerjanya tidak bisa dipublikasikan secara luas, orang mudah berkesimpulan keliru,” jelasnya.
KNPI Maluku mengajak semua pihak, khususnya tokoh pemuda dan organisasi masyarakat, untuk membangun narasi kolaboratif dalam menciptakan stabilitas sosial. Marasabessy juga menegaskan, anak muda harus menjadi provokator damai dan tidak membangun narasi sumir.
“Kita butuh ketajaman analisis. Jangan sampai kritik justru memperkeruh keadaan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem keamanan yang sedang bekerja,” tutupnya.(01-F)
