Karhutla di Maluku Meningkat, BEM Nusantara Desak Pemprov Perkuat Ketahanan Pangan

Ambon,Tajukmaluku.com-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengancam Provinsi Maluku mendapat perhatian serius dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh pemerintah kabupaten/kota didesak untuk memperkuat upaya pencegahan Karhutla, memulihkan sektor pertanian warga pascakebakaran, serta memastikan stok pangan tetap aman di tengah ancaman musim kemarau.

Berdasarkan data pemantauan pada Oktober 2026, telah terdeteksi sebanyak 50 titik panas (hotspot) di wilayah Provinsi Maluku.

Risiko kebakaran semakin diperparah oleh kondisi vegetasi yang mengering selama kemarau, potensi fenomena iklim El Nino, serta maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah lemahnya pengawasan.

Dampak karhutla tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas udara, melainkan merembet ke sektor pertanian.

Kebakaran lahan berpotensi merusak tanaman, menurunkan produktivitas petani, memangkas pendapatan rumah tangga, hingga menekan pasokan komoditas pangan lokal.

Bagi Maluku yang berkarakteristik kepulauan, gangguan produksi pangan dan hambatan distribusi antarpulau berisiko memicu kerentanan pangan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Maluku, Adam Rahantan, menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus dilihat secara holistik.

“Karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ada kehidupan masyarakat, lahan pertanian, sumber penghidupan petani, dan ketersediaan pangan yang ikut terancam. Karena itu, pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan kebakaran, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” tegas Rahantan.

Adam juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengambil langkah prediktif sebelum terjadi krisis.

“Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membutuhkan kebijakan pangan yang terencana. Setiap kepala daerah harus memastikan ketersediaan stok pangan di wilayahnya masing-masing, memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan menyiapkan langkah antisipasi apabila produksi pertanian terganggu atau distribusi pangan mengalami hambatan,” ungkapnya.

BEM Nusantara Maluku mendorong Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk merealisasikan lima langkah strategis yang diusulkan, yakni :

Memperkuat Pencegahan dan Pengawasan Karhutla: Meningkatkan pemantauan titik panas serta memperkuat koordinasi antara BPBD, dinas terkait, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat di kawasan rawan.

Memastikan Ketersediaan Pangan di Setiap Daerah: Mengevaluasi cadangan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta menyiapkan intervensi bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.

Pemulihan Sektor Pertanian: Mendata petani dan lahan terdampak, menghitung kerugian produksi, serta menyalurkan bantuan benih, sarana produksi, dan pendampingan teknis.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, mengedukasi metode pembukaan lahan tanpa membakar, dan memberikan fasilitas pengelolaan lahan yang aman.

Sistem Peringatan Dini Lintas Sektor: Membangun sistem informasi berbasis data cuaca, potensi kebakaran, dan dinamika harga bahan pokok sebagai tolok ukur pengambilan keputusan terpadu.

BEM Nusantara Maluku menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman api semata.

Pemulihan ekonomi warga yang kehilangan mata pencaharian serta pemulihan hidrologis pada ekosistem gambut harus menjadi agenda prioritas.

Penguatan cadangan pangan daerah dan kerja sama dengan Perum Bulog juga dibutuhkan untuk menjamin keterjangkauan harga dan keterlanjuran akses pangan.

“Jangan sampai masyarakat sudah menghadapi dampak kebakaran, kemudian kembali dibebani oleh kenaikan harga dan kesulitan mendapatkan bahan pokok. Pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah harus memastikan stok pangan tersedia, distribusi berjalan, petani mendapatkan dukungan pemulihan, dan masyarakat terdampak tidak dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian,” jelas Rahantan.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian Karhutla memerlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

“Setiap titik api yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas. Karena itu, kami mendesak pemerintah tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah meluas, tetapi hadir melalui pencegahan yang serius, pemulihan yang nyata, dan kebijakan ketahanan pangan yang menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutup Rahantan.*(01-F)