Ambon,Tajukmaluku.com-Keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menunda kegiatan Kemah Bela Negara yang rencananya akan dihelat pada 23-29 Oktober 2025 sesuai randown panitia pusat, dinilai sebagai kebijakan penting dalam menyelamatkan kondisi keuangan daerah.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Rivon Wally dalam keterangan pers kepada sejumlah awak media mengatakan, kebijakan Hendrik Lewerissa memiliki dasar pelaksanaan pemerintahan akuntable.
Pasalnya, kegiatan yang diusulkan ke pusat pada tahun lalu dengan agenda pelaksanaan tahun 2025 ini mestinya dalam pembahasan anggaran pada tahun 2024 untuk diakomodir.
Menurutnya, tidak bisa disiasati dalam budaya birokrasi yang sedang diperbaiki gubernur saat ini.
“Apa yang dilakukan pak Gubernur pesannya bukan soal efisiensi, tetapi proporsionalitas pengelolaan keuangan daerah sesuai pos anggaran. APBD TA 2025 itu dibahas tahun 2024. Mestinya, dalam pembahasan dan perencanaan pelaksana anggaran 2025, kegiatan ini sudah diakomodir dalam bagang tubuh APBD,” ujar Rivon, Sabtu (31/5/2025).
Rivon menambahkan, keputusan Gubernur berkait erat dengan akuntabilitas, tak ada standar like and dislike pada event nasional. Mestinya lanjut Rivon, sejak Sadali Ie menjabat Pj Gubernur Maluku periode 2024 lalu, kegiatan Kemah Bela Negara sudah dibahas dan disiapkan anggarannya. Atau secara etika birokrasi, Pj Gubernur pasca menjabat, melaporkan berbagai kegiatan nasional kepada gubernur terpilih sebagai kepala pemerintahan definitif.
Bukan, malah membebankan kegiatan nasional pada pemerintahan baru tanpa dianggarkan dan konfirmasi.
“Idealnya, pada periode Pj Gubernur, kegiatan ini sudah clear dibahas dan dianggarkan. Atau, sebagai Sekda dan mantan Pj Gubernur, Sadali secara etika birokrasi melaporkan adanya program nasional yang akan diselenggarakan medio Oktober 2025. Jangan terkesan birokrasi dikelola tiba saat tiba akal,” cetus Rivon.
Terpisah dari itu, fungsionaris DPD KNPI Maluku, Muhammad Ikbal Sowakil menekankan soal keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi sesuai Inpres No 1 tanun 2025 tentang APBD.
“Keputusan pak Gub bisa saja didasarkan pada kondisi seretnya keuangan daeran ditambah efisiensi. Kita semua tahu bahwa, bukan hanya kegiatan Kemah Bela Negara, banyak project pembangunan daerah dan manusia harus tertunda karena kondisi efisiensi,” tekan Ikbal.
Dia menyebut bahwa informasi yang diperoleh keputusan Gubernur Maluku tidak membatalkan Kemah Bela Negara, tetapi menunda.
Tentunya, penundaan memiliki sejumlah rencana untuk membahas dan mencari formula ideal, termasuk bagimana kesiapan anggaran daerah. Sebagai tuan rumah, tentunya, Maluku harus memberikan kesan yang baik dalam pelaksanaanya.
“Ada dua hal yang harus dilihat dalam perspektif ideal, pertama, memamahi makna penundaan kegiatan. Artinya, pak Gub menimbang soal kesiapan daerah, termsuk anggaran. Formula yang disipkan, kedua, bagimana efek pasca kegiatan terhadap Maluku. Istilahnya, kesinambungan. Jadi Kemah Bela Negara bukan hanya ajang seremoni, tetapi ada yang bisa diwujudkan bagi Maluku, terutama pengejewantahan aksesibilitas wilayah perbatasan,” sebut dia.
Ikbal menuturkan, pihaknya mendukung keputusan Gubernur Maluku menunda Kemah Bela Negara 2025. Selain tak ada dalam proyeksi kegiatan Pemprov 2025, keputusan tersebut juga untuk memfokuskan pemerintahan yang baru dalam menjalankan visi-misi untuk Maluku berkemajuan ditengah efisiensi.
“Saya setuju dengan keputusan pak Gubernur. Masih banyak kegiatan prioritas yang harus dikakuan untuk masyarakat dalam fokus kerja satu tahun pemerintahan daerah,” tandas Ikbal.*(03-M)
