Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Pertamina Zona Maluku atas kelangkaan minyak tanah yang melanda 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Dalam perryataannya, Usman mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mencopot Kepala Pertamina Zona Maluku, yang dinilainya telah gagal menjalankan tugas secara profesional.
“Kondisi ini menunjukkan buruknya tata kelola distribusi energi di Maluku. Kepala Pertamina Zona Maluku tidak memiliki kemampuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Menteri ESDM harus bertindak tegas dengan mencopotnya dari jabatan,” ujar Usman ketika diwawancarai Tajukmaluku.com, Senin (16/12/2024).
Menurutnya, kelangkaan minyak tanah telah menyebabkan harga bahan bakar melonjak tajam, mencapai hingga tiga kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET). Akibatnya, masyarakat Maluku, khususnya di daerah pesisir dan kepulauan, terpaksa harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah.
“Hal ini bukan hal baru di Maluku, dari tahun ke tahun selalu saja terjadi kelangkaan minyak tanah dan telah memukul ekonomi rumah tangga rakyat kecil. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam justru mengalami krisis energi seperti ini? Ini adalah ironi yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Usman.
Lembaga Nanaku Maluku mencatat bahwa akar masalah dari kelangkaan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga lemahnya pengawasan distribusi serta indikasi adanya permainan pihak-pihak tertentu. Ia meminta pemerintah segera mengusut tuntas penyebab kelangkaan ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain meminta pencopotan Kepala Pertamina Zona Maluku, Usman juga mendesak Menteri ESDM untuk segera merumuskan kebijakan strategis yang memastikan distribusi minyak tanah dilakukan secara adil dan merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
“Distribusi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menteri ESDM harus memastikan bahwa rakyat Maluku mendapatkan hak mereka atas energi secara setara. Jika tidak, maka Menteri ESDM juga harus bertanggung jawab atas kegagalan ini,” tambahnya.
Usman menilai pentingnya penerapan sistem distribusi berbasis kebutuhan riil masyarakat dengan pengawasan ketat. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam mengawasi distribusi minyak tanah di lapangan.
Pemuda SBT ini juga menyoroti lemahnya respons Pertamina dalam menangani tantangan geografis Maluku. Ia menilai alasan-alasan seperti sulitnya akses dan cuaca buruk tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Pertamina seharusnya mampu beradaptasi dengan tantangan geografis Maluku, bukan malah menggunakannya sebagai alasan untuk membenarkan kegagalan. Kepala Pertamina Zona Maluku jelas tidak memiliki kapasitas untuk memimpin,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Ia memastikan bahwa Lembaga Nanaku Maluku akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat Maluku untuk bersuara lebih keras dalam menuntut keadilan energi.
“Kami tidak akan diam. Jika dalam waktu dekat Menteri ESDM tidak mengambil langkah tegas, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Ini bukan hanya soal minyak tanah, ini soal keadilan energi bagi masyarakat Maluku,” Pungkasnya.*Redaksi
