Breaking News
light_mode

Studi Banding Soal Peningkatan PAD, DPRD Maluku Terima Kunker dari Dewan Lampung

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
  • visibility 91
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Rabu (25/6/2025).

Kunker itu untuk studi banding terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah kepulauan seperti Maluku yang memiliki potensi kelautan sangat besar.

Kunker ini turut dihadiri sejumlah OPD teknis, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Mereka ingin mempelajari bagaimana Maluku mengelola PAD, khususnya dari sektor laut. Tapi ternyata, kita jelaskan bahwa PAD kita yang terbesar justru bukan dari laut,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku Djemy Pattiselanno kepada wartawan usai pertemuan.

Menurutnya, pendapatan terbesar Maluku berasal dari pajak bahan bakar dan pajak rokok. Sementara dari laut meski wilayahnya dominan laut kontribusinya terhadap PAD masih kecil.

“Ini karena regulasi nasional tidak memberikan kewenangan kepada provinsi untuk memungut langsung dari sektor perikanan tangkap dan sumber daya kelautan lainnya. Kita hanya punya peran teknis, bukan sebagai pemungut,” jelasnya.

Perwakilan dari Bappeda juga menambahkan bahwa ketergantungan terhadap pajak pusat menandakan masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah.

“Sektor laut sangat potensial, tapi kita belum diberi ruang yang cukup oleh regulasi untuk menggali secara langsung potensi tersebut,” ucap Politisi PDI Perjuangan Maluku itu.

Kata Selano, kunjungan ini bukan hanya studi banding, tetapi menjadi refleksi bahwa kekayaan alam saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan keberpihakan regulasi.* (03-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinilai Langgar KEJ, Ketua KNPI SBB Sebut Pemberitaan Infomalukunews.com Soal Bupati Asri Arman Provokatif dan Rasis

    Dinilai Langgar KEJ, Ketua KNPI SBB Sebut Pemberitaan Infomalukunews.com Soal Bupati Asri Arman Provokatif dan Rasis

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rais Tuhuteru, menilai judul berita Infomalukunews.com “Buta Dalam Aturan Hukum, Niat Busuk Bupati SBB, La Asri Arman Penjarakan Ida Tomasoa Kandas” tayang Minggu (16/11/2025) mengandung unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Mengingat berita itu disebut menyerang Bupati SBB dengan menyisipkan gelar “La” dalam judul berita sehingga bermuatan provokasi […]

  • Tingkatkan Keandalan Listrik di Pulau Ambon, PLN UIW MMU Lakukan Pemeliharaan

    Tingkatkan Keandalan Listrik di Pulau Ambon, PLN UIW MMU Lakukan Pemeliharaan

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi di sebagian kawasan di Pulau Ambon pada Sabtu (8/2/2025). General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula menyampaikan, hal ini dilakukan guna meningkatkan keandalan dan mutu listrik di Pulau Ambon. “Kami ingin […]

  • Bantah Soal Pemerasan Rp365 Juta hingga Intimidasi Hartini, Ini Kronologis Versi Sertu Seren Dio

    Bantah Soal Pemerasan Rp365 Juta hingga Intimidasi Hartini, Ini Kronologis Versi Sertu Seren Dio

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sertu Seren Dio, Anggota POM Kodam XV Pattimura Ambon membantah keras pernyataan Hartini, salah satu pengusaha kawakan di Kota Ambon, yang menuding dirinya telah melakukan pemerasan terhadap Hartini sebesar Rp365 juta atas transaksi emas antara Hartini dan Bisma, anak buah Resky Sulaiman. Tidak hanya itu, Hartini juga mengaku diintimidasi Sertu Seren Dio di kediaman Hartini […]

  • Sianida Untuk Tambang Gunung Botak Diduga Dapat “Perlindungan” Disperindag Maluku

    Sianida Untuk Tambang Gunung Botak Diduga Dapat “Perlindungan” Disperindag Maluku

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Selama ini Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku diduga diam-diam memberikan ijin penjualan bahan kimia berbahaya jenis B2 untuk sejumlah distributor di Pulau Buru meski perusahaan terkait belum mengantongi izin pertambangan resmi. Salah satu perusahaan yang disebut mendapat keistimewaan itu adalah PT Inti Kemilau Alam. Gudang penyimpanan bahan kimia berbahaya […]

  • KPU SBB Resmi Tutup Pendaftaran, SBB Lima Pasangan

    KPU SBB Resmi Tutup Pendaftaran, SBB Lima Pasangan

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Piru, Tajukmaluku.com– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui ketua, Abuani Kasilaya mengumumkan penutupan pendaftaran Calon Bupati Wakil Bupati. Kasilaya dalam pers rilis yang diterima media ini, Jumaat (30/08) menyebutkan penutupan tepat puku Pukul 23.59 WIT  tangga 29 Agustus 2024. Dia menjelaskan, KPU telah Membuka Pendaftaran Selama 3 Hari. Pembukaan Pendaftaran di lakukan […]

  • RUMMI Mengecam: Rp.3.95 Milyar Honor dan Operasional PPK Belum Dilunasi KPUD SBT

    RUMMI Mengecam: Rp.3.95 Milyar Honor dan Operasional PPK Belum Dilunasi KPUD SBT

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga kuat Belum melakukan proses pencairan honor dan operasional bagi PPK dan PPS sehingga menimbulkan sejumlah spekulasi ditengah masyarakat SBT, Publik Bertanya ada apa dengan KPUD SBT, Dugaan masyarakat bukan tanpa alasan, atas kinerjanya yang terkesan tidak memperdulikan hak – hak Badan Adhock yang belum dilunasi. “Direktur […]

expand_less