Breaking News
light_mode

Komisi I DPRD Maluku Pastikan Bakal Bahas Skema Penanganan Bentrok Komunal bersama Polda

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
  • visibility 55
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Provinsi Maluku memastikan akan memanggil Kepolisian Daerah (Polda) Maluku guna membahas langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian.

Hal itu menyusul adanya ekskalasi konflik yang terjadi pada sejumlah wilayah di Maluku, termasuk di Ohoi Danar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi catatan penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton menegaskan, agenda mengundang Polda Maluku merupakan respons cepat terhadap meningkatnya intensitas konflik yang dinilai mengkhawatirkan.

“Dalam waktu dekat ini, Komisi I akan mengundang pihak Polda Maluku untuk memastikan persoalan keamanan dan perdamaian di Maluku tetap terjaga,” ujar Solichin, Senin, (30/3/2026).

Dirinya menyayangkan, terjadinya sejumlah konflik yang belakangan kembali mencuat di Maluku. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan berbagai peristiwa konflik yang terjadi. Karena itu, kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri agar Maluku tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Solichin menekankan bahwa upaya menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Solichin mengajak semua pihak untuk bersama-sama menahan emosi dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

“Menjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga Maluku tetap damai, karena damai itu indah. Semua pihak harus menahan diri agar konflik tidak kembali terjadi,” tutupnya.

Langkah Komisi I DPRD Maluku memanggil Polda Maluku dapat dibaca sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan terhadap aparat keamanan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prodi Ilmu Kelautan Unkhair Gelar Seminar Kebencanaan di Kota Ternate

    Prodi Ilmu Kelautan Unkhair Gelar Seminar Kebencanaan di Kota Ternate

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ternate,Tajukmaluku.com-Program Studi Ilmu Kelautan UNKHAIR menggelar seminar kebencanaan Kota Ternate, Selasa, (12/5/2026) berlokasi di Aula Nuku, Kampus 2 Gambesi. Seminar kebencanaan ini dipandu langsung oleh moderator Abdul Ajiz Siolimbona dengan menghadirkan dua narasumber yakni Ir. Zulhan A. Harahap dan M. Ridwan Lessy. Acara dibuka oleh dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Dr. Ir. […]

  • “12 Tahun” Absen Bertugas, Istri Ketua KPU SBT Malah Diangkat Jadi Kepala Puskesmas

    “12 Tahun” Absen Bertugas, Istri Ketua KPU SBT Malah Diangkat Jadi Kepala Puskesmas

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Bula,Tajukmaluku.com-Keputusan pengangkatan Siti Juleha Sehwaky, istri Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sebagai Kepala Puskesmas Tutuk Tolo menuai kecaman keras. Ketua Nanaku Maluku, Usman Bugis, mendesak Bupati SBT segera mencabut pengangkatan tersebut karena dinilai cacat prosedur dan tidak proporsional. Ironisnya, Siti Juleha diketahui tidak aktif bertugas sebagai tenaga kesehatan selama lebih dari 12 tahun. […]

  • Sering Macet, DPRD Maluku Minta Pertamina Segera Tertibkan Antrean di SPBU Kebun Cengkeh

    Sering Macet, DPRD Maluku Minta Pertamina Segera Tertibkan Antrean di SPBU Kebun Cengkeh

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi II DPRD Provinsi Maluku meminta PT Pertamina mengambil langkah penertiban terhadap aktivitas SPBU Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Pasalnya, SPBU yang satu ini dinilai kerap menyebabkan kemacetan panjang di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Maluku, Nita bin Umar usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (6/8/2025). Menurutnya, letak SPBU yang berada […]

  • PLTD Wasileo Beroperasi 24 Jam, PLN UP3 Sofifi Lakukan Pemeliharaan Kubikel dan Kabel XLPE Dukung Keandalan Sistem

    PLTD Wasileo Beroperasi 24 Jam, PLN UP3 Sofifi Lakukan Pemeliharaan Kubikel dan Kabel XLPE Dukung Keandalan Sistem

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sofifi,Tajukmaluku.com-Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Wasileo di Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara telah beroperasi 24 jam. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus memastikan keandalan operasional PLTD Wasileo ini dengan melaksanakan pemeliharaan terhadap kubikel dan kabel XLPE di sistem distribusi kelistrikan. General Manager PLN UIW MMU, Awat […]

  • PLN UP3 Sofifi Tambah Daya bagi Pelanggan PT Dewa AgriCoco Indonesia dengan Mesin Berkapasitas 4.800 kW

    PLN UP3 Sofifi Tambah Daya bagi Pelanggan PT Dewa AgriCoco Indonesia dengan Mesin Berkapasitas 4.800 kW

    • calendar_month Sabtu, 7 Sep 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon, Tajukmaluku.com– PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus berupaya untuk memastikan kestabilan pasokan listrik. Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi, PLN mendatangkan mesin dengan kapasitas 4.800 kW dengan rincian 6 Unit mesin 800 kW. General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula mengungkapkan, langkah ini diambil guna mendukung kebutuhan energi […]

  • Soal Penundaan Jadwal Pengangkatan CPNS, DPRD Maluku Harap Presiden Prabowo Tinjau Ulang

    Soal Penundaan Jadwal Pengangkatan CPNS, DPRD Maluku Harap Presiden Prabowo Tinjau Ulang

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah pusat (Pempus) mendapat sorotan DPRD Provinsi Maluku. Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto perlu meninjau kembali kebijakan penundaan pengangkatan ASN di Indoensia termasuk Maluku. Bukan tanpa alasan, politisi PDI Perjuangan itu menilai, kebijakan ini akan […]

expand_less