BEMNus Maluku Kritik Rencana Peminjaman Dana SMI Rp1,5 Triliun: Potensi Dampak ke Gaji PPPK
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
- visibility 352
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Provinsi Maluku memberikan kritik tajam terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengajukan pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 1,5 Triliun.
Menurut Ketua BEMNus Maluku, Adam Rahantan, rencana peminjaman dana bakal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur ini bisa berdampak buruk ke berbagai hal, salah satunya bagi PPPK Penuh dan paruh waktu.
Adam melihat kelompok paling rentan dari skema utang ini adalah para pekerja, terutama 1.987 PPPK paruh waktu dan 636 PPPK penuh waktu.
Dengan fiskal yang sudah berat akibat cicilan pinjaman sebelumnya dengan cicilan sekitar Rp136,6 miliar per tahun, maka dengan masuknya pinjaman baru bisa memaksa pemerintah memperkecil gaji atau bahkan menunda pembayaran.
“Kalau DAU dan DAK tergerus lagi untuk cicilan, sulit menjamin gaji PPPK tetap aman. Infrastruktur memang penting, tapi tidak bisa dibayar dengan menahan nafkah pegawai sendiri,” tegasnya, Sabtu (22/11/2025).
Lanjut dia, rekam jejak pinjaman PT SMI Rp700 miliar pada pemerintahan sebelumnya, yang menyisakan kegaduhan administrasi dan tekanan fiskal berkepanjangan, membuat rencana baru ini perlu diamati lebih dalam.
“Gubernur jangan blunder. Ini soal akal sehat fiskal dan tanggung jawab kepada rakyat Maluku,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah belum layak berbicara soal pinjaman baru sebelum audit penggunaan utang lama dibuka ke publik. Tanpa itu, pengajuan ulang hanya terlihat sebagai langkah gegabah.
“Utang Rp700 miliar pada masa pemerintahan Murad Ismail saja pemerintah masih tersengal. Apa jaminannya pinjaman Rp1,5 triliun tidak membuat APBD makin sesak?” ujar Adam.
Ia mengingatkan bahwa proyek infrastruktur bernilai besar selalu membuka peluang konflik kepentingan semisal pembengkakan biaya, kontraktor titipan, sampai fee proyek.
“Saya tidak menuduh siapa-siapa. Tapi publik berhak curiga. Jangan sampai pinjaman Rp1,5 triliun ini menjadi pintu masuk fee sepuluh persen dari setiap proyek nanti,” kata Adam.
Menurutnya, klaim “perencanaan matang” tidak cukup diucapkan. Pemerintah harus memastikan pengadaan berlangsung transparan hingga tingkat subkontrak, didukung audit independen tahunan.
“Pembangunan itu penting. Tapi jangan jadikan rakyat Maluku sebagai penjamin proyek yang manfaatnya belum jelas mengalir ke siapa. Kalau Gubernur sungguh bekerja untuk rakyat, buktikan dengan transparansi, bukan menambah utang,” tutup Adam.* (01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar