Breaking News
light_mode

Kakanwil Kemenag Maluku Temui Menteri Nasaruddin Umar, Perkuat Moderasi Beragama Berbasis Keluarga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
  • visibility 296
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Tajukmaluku.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, H. Yamin, mendampingi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku audiensi bersama Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di kantor pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan peran keluarga sebagai benteng utama dalam merawat harmoni sosial dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk di Maluku.

Dalam audiensi tersebut, Yamin hadir mendampingi rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua TP PKK Maluku, Kasrul Selang dan jajaran pengurus, sekaligus memperkuat sinergi antara program pembinaan keluarga pemerintah daerah dengan agenda nasional penguatan moderasi beragama.

Turut hadir dalam rombongan antara lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII, Fransisko Alimudin Kolatlena, serta sejumlah pejabat daerah dari Maluku.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, toleransi, dan kebersamaan. Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus merawat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.

“Program pembinaan keluarga berbasis nilai religius harus terus diperkuat. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti PKK sangat penting karena mereka memiliki jaringan langsung hingga ke tingkat keluarga,” ujar Nasaruddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap praktik kerukunan antarumat beragama di Maluku, khususnya di Ambon. Menurutnya, hubungan harmonis antar pemuka agama di wilayah tersebut menjadi contoh nyata kehidupan toleran yang patut dijadikan teladan nasional.

“Saya senang sekali ketika berkunjung ke Maluku. Di sana koordinasi lintas umat beragama sangat solid. Pastor, pendeta, dan ulama tidak memiliki jarak. Ini membuat Ambon menurut saya luar biasa,” ujarnya.

Bagi Ka.Kanwil Kemenag Maluku, H. Yamin, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa Maluku memiliki modal sosial yang kuat untuk terus memperkuat program moderasi beragama. Ia menilai pengalaman kerukunan yang telah terbangun selama ini harus terus dirawat melalui pendidikan keluarga dan literasi keagamaan yang inklusif.

“Pak Menteri sangat mengapresiasi inisiatif TP-PKK Maluku. Proposal yang disampaikan dalam pertemuan ini akan diteruskan kepada para direktorat jenderal terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi anggaran yang ada,” kata Yamin.

Dalam pertemuan itu, TP-PKK Maluku juga menyerahkan proposal hasil evaluasi dan monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Ketua TP-PKK Maluku, Maya Baby Lewerissa, di 11 kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Jaringan PKK yang menjangkau hingga desa-desa saat ini merupakan kekuatan strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menanamkan nilai keagamaan yang moderat.

“PKK memiliki jaringan sampai ke desa dan berhubungan langsung dengan keluarga. Karena itu kami mendorong agar moderasi beragama dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Selain penguatan moderasi beragama berbasis keluarga, TP-PKK Maluku juga mengusulkan sejumlah program dukungan kepada Kementerian Agama, di antaranya pelatihan keluarga sakinah, parenting religius, serta peningkatan peran penyuluh agama bagi perempuan di desa.

Yamin menambahkan, salah satu isu penting yang turut dibahas dalam audiensi tersebut adalah persoalan pasangan suami istri yang telah menikah namun belum memiliki buku nikah resmi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan itu, jumlahnya di Maluku diperkirakan mendekati 5.000 keluarga.

“Ini menjadi perhatian serius. Pak Menteri berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, dan TP-PKK Maluku diharapkan dapat membantu memfasilitasi hingga ke kabupaten, kota bahkan desa,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, selama ini PKK telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi masyarakat di tingkat desa, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga. Sejumlah program PKK, kata dia, bahkan sejalan dengan program pembinaan keluarga yang dijalankan Kementerian Agama.

“Yang ingin kita pastikan adalah moderasi beragama dimulai dari rumah. Keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa,” tegas Yamin.

Dengan jaringan PKK yang menjangkau hingga pelosok desa dan dukungan pembinaan dari Kementerian Agama, Maluku diharapkan mampu memperkuat model moderasi beragama berbasis keluarga yang tidak hanya menjaga kerukunan daerah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi Indonesia.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BEM Nusantara Maluku Sebut Tudingan Terhadap JMS Tak Berdasar, Maluku Butuh Investasi dari Anak Daerah

    BEM Nusantara Maluku Sebut Tudingan Terhadap JMS Tak Berdasar, Maluku Butuh Investasi dari Anak Daerah

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Maluku menyatakan tuduhan dugaan suap terhadap Jaqueline Margareth Sahetapy tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak didukung bukti yang terverifikasi. Koordinator BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan, menegaskan informasi yang beredar tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Ia menilai pola penyebaran tuduhan seperti ini berbahaya karena merusak reputasi individu […]

  • Framing Yang Diabaikan Media dari Pesan-Pesan yang Menggema

    Framing Yang Diabaikan Media dari Pesan-Pesan yang Menggema

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Udin Najil (Pegiat Kajian Media dan Budaya) Tajukmaluku.com-Ruang berita merupakan ruang negosiasi dari berbagai kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok ini menentukan aturan tidak tersirat mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perangkat yang dipakai media baik kata, frasa, kalimat, maupun tampilan-tampilan visual yang melegitimasi atau mendiskreditkan. Misalnya, dari […]

  • PLN UIW MMU Sukses Jaga Pasokan Listrik Saat Perayaan Idul Adha 2026

    PLN UIW MMU Sukses Jaga Pasokan Listrik Saat Perayaan Idul Adha 2026

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) memastikan kesiapan pasokan listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kesiapan tersebut dilakukan melalui pengamanan sistem kelistrikan, pembentukan posko siaga, serta penempatan personel dan peralatan pendukung di titik-titik prioritas pelaksanaan ibadah. General Manager […]

  • 1.572 Pelanggan di Maluku dan Maluku Utara Manfaatkan Promo Tambah Daya PLN, Total Daya Bertambah 1,32 MVA

    1.572 Pelanggan di Maluku dan Maluku Utara Manfaatkan Promo Tambah Daya PLN, Total Daya Bertambah 1,32 MVA

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) mencatat sebanyak 1.572 pelanggan telah memanfaatkan Program Promo Tambah Daya 50 persen melalui aplikasi PLN Mobile. Program yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas daya listrik dengan biaya penyambungan lebih ringan tersebut berhasil mencatat total penambahan daya sebesar 1.321.050 Volt Ampere (VA) […]

  • DPRD Desak Kementerian PU Ganti Kepala BPJN Maluku, Ini Alasannya

    DPRD Desak Kementerian PU Ganti Kepala BPJN Maluku, Ini Alasannya

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia untuk segera mengganti Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti. Desakan keras ini muncul setelah Yana dinilai tidak kooperatif dan gagal menjalin kerja sama konstruktif dengan DPRD sebagai mitra strategis di daerah. Langkah ini diambil setelah dua […]

  • Komisi I DPRD Maluku Sesalkan Ketidakhadiran Kodam XV/Pattimura dalam RDP Sengketa Tanah OSM

    Komisi I DPRD Maluku Sesalkan Ketidakhadiran Kodam XV/Pattimura dalam RDP Sengketa Tanah OSM

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Maluku menyesalkan ketidakhadiran pihak Kodam XV/Pattimura dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyelesaian sengketa tanah di kawasan OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin (22/6/2026). RDP yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon itu dihadiri oleh masyarakat, kuasa hukum warga, serta Kantor Pertanahan Kota Ambon. Namun, pihak Kodam XV/Pattimura yang diundang secara […]

expand_less