Breaking News
light_mode

Garda NKRI Ambon Desak Kejati dan Polda Periksa Sekda SBB Soal Dugaan SPPD Fiktif Rp16,34 Miliar

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 164
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Garda NKRI Kota Ambon, Mujahidin Buano, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera memeriksa dan menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Leverne Alvin Tuasuun, sebagai tersangka.

Desakan ini mencuat menyusul adanya dugaan kuat penyelewengan anggaran dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan belanja daerah lainnya pada Sekretariat Daerah SBB yang diperkirakan mencapai total Rp16,34 Miliar.

“Kami meminta penegak hukum tidak main mata. Data yang ada menunjukkan indikasi kerugian negara yang sangat nyata. Saudara Leverne Alvin Tuasuun harus bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah,” ungkap Mujahidin Buano dalam rilis persnya, Jumat (9/1/2026).

Katanya, korupsi di lingkup Sekretariat Daerah SBB telah menghambat pembangunan di daerah tersebut. Sehingga Garda NKRI akan berdiri sebagai garda terdepan untuk memastikan kasus tetap diproses.

“Kejati dan Polda Maluku harus segera memanggil yang bersangkutan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah progresif dari aparat penegak hukum, kami akan mengoordinasikan massa untuk melakukan aksi besar-besaran di depan kantor Kejati dan Mapolda Maluku,” lanjutnya.

Garda NKRI Kota Ambon menyatakan akan terus mengumpulkan bukti pendukung tambahan untuk memperkuat laporan yang ada demi tegaknya keadilan di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berikut rincian temuan dugaan korupsi dalam keterangan Mujahidin yakni:

  1. Perjalanan Dinas Fiktif 2022: Ditemukan kerugian sebesar Rp330.466.600.
  2. Kelebihan Bayar 2023: Adanya pembengkakan anggaran perjalanan dinas senilai Rp143.414.987.
  3. Pencairan Fiktif 2024: Adanya laporan pencairan anggaran tahun 2024 yang diduga fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fisik senilai Rp. 330.000.000
  4. Skandal BBM: Temuan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) fiktif senilai Rp52.000.000.*(01-F)
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alfred Shanahan Theng dan Jejak Mafia Tanah di Jantung Kota Ambon

    Alfred Shanahan Theng dan Jejak Mafia Tanah di Jantung Kota Ambon

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sengketa lahan kembali mencuat di pusat kota Ambon. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, aset resmi Pemerintah Provinsi Maluku kini diklaim sepihak oleh Alfred Shanahan Theng, pengusaha ritel sekaligus bos Dian Pertiwi. Sejak akhir 2024, Alfred berusaha mengambil alih kawasan yang sejatinya merupakan Daerah Milik Jalan (Damija) dan telah tercatat sebagai aset Pemprov Maluku sejak 1979. […]

  • Peran IKA ISMEI dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Timur dan Amanat Konstitusi

    Peran IKA ISMEI dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Timur dan Amanat Konstitusi

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Safitra Arif Tajukmaluku.com-Hak pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Hak konstitusi ini menjadi bagi dasar negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tertinggal, termasuk di wilayah timur Indonesia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa […]

  • Tersisa Rp 60 Miliar Dana Pilkada 2024, KPU Bawaslu Siap Kembalikan

    Tersisa Rp 60 Miliar Dana Pilkada 2024, KPU Bawaslu Siap Kembalikan

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku bakal mengembalikan sisa anggaran dana hibah Pilkada tahun 2024 ke pemerintah daerah sebesar Rp 60 miliar. Dimana pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, KPU mendapatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 160 miliar. Sisa dana yang akan dikembalikan Rp 57 miliar. […]

  • PLN UIW MMU Bersama Pemkot Ambon Validasi Data PJU, Dukung Program Meterisasi Nasional

    PLN UIW MMU Bersama Pemkot Ambon Validasi Data PJU, Dukung Program Meterisasi Nasional

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,TajukMaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Ambon dalam rangka melakukan validasi data Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Kamis (17/7/2025). Pertemuan yang juga merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program strategis nasional meterisasi PJU ini berlangsung di Kantor PLN UIW MMU dan dihadiri oleh jajaran […]

  • Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Wakaf dan Bantuan dari MUI untuk Masjid Salman Alfarisi Aceh Tamiang

    Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Wakaf dan Bantuan dari MUI untuk Masjid Salman Alfarisi Aceh Tamiang

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang,Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk Masjid Salman Alfarisi di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (23/07/2026). Bersamaan dengan itu, Menteri Nusron juga menyerahkan bantuan tahap awal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pembangunan masjid yang terkena dampak bencana hidrometeorologi pada 2025 silam. “Tadi ketika […]

  • Danlanud Pattimura Diminta Evaluasi Penanganan Kasus KDRT Pratu TLS

    Danlanud Pattimura Diminta Evaluasi Penanganan Kasus KDRT Pratu TLS

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kuasa hukum WK, Bansa Hadi Sella, S.HI dan Sutrisno Hatapayo, S.HI, meminta Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Jhonson Henrico Simatupang, M.Han., untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dalam menangani laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami klien mereka. Permintaan ini disampaikan menyusul pernyataan Kepala Penerangan Lanud Pattimura Ambon, Sus Lulut Dwi Atmanto, yang menyatakan bahwa laporan […]

expand_less