Rapat Strategis PLN UIW MMU-Pemda Malut Bahas Pemulihan Total Jaringan Listrik Halmahera Pasca Bencana

Sofifi,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) bersama Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi menggelar rapat koordinasi strategis bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi ini diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Barat, dan Sekda Kabupaten Halmahera Utara.

Pertemuan itu membahas langkah-langkah krusial serta solusi atas kendala lapangan dalam upaya pemulihan total jaringan listrik pasca bencana alam yang melanda Sistem Kedi di Halmahera Barat dan beberapa wilayah di Halmahera Utara.

General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko menegaskan, pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Halmahera tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor yang solid. Menurutnya, kondisi geografis yang menantang, ditambah dampak banjir dan longsor, membuat akses menuju titik-titik kerusakan menjadi sangat terbatas.

Ia menjelaskan, sejak awal bencana, PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk personel, peralatan, serta material pengganti. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan dan akses logistik menjadi faktor utama yang memperlambat proses normalisasi di beberapa lokasi terdampak.

“PLN berkomitmen penuh menghadirkan kembali listrik yang andal bagi masyarakat. Namun, di lapangan kami menghadapi tantangan akses yang luar biasa, mulai dari jalan terputus hingga lokasi jaringan yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemulihan ini dapat dipercepat,” ujar Soeratmoko.

Menurutnya, dukungan berupa alat berat, perbaikan akses jalan, serta fasilitasi pembebasan area tanaman di sekitar jaringan listrik sangat menentukan keberhasilan pekerjaan di lapangan.

“Kami tidak hanya sedang membangun kembali jaringan listrik, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pemulihan kelistrikan dapat segera tuntas dan kembali melayani aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd. I, menekankan pentingnya kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah untuk memastikan hak masyarakat terhadap akses energi segera terpenuhi. Dia pun menginstruksikan kepada jajaran Sekda Halmahera Barat dan Halmahera Utara beserta perwakilan dinas terkait untuk memberikan dukungan penuh, mulai dari mobilisasi alat berat hingga kemudahan akses lahan bagi petugas PLN di lapangan. Hal ini bertujuan agar kendala teknis yang dihadapi tim pemulihan dapat diminimalisir sehingga durasi gangguan bisa segera diakhiri.

“Karena itu, kami meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, untuk memberikan dukungan penuh kepada PLN, baik melalui penyediaan alat berat, perbaikan akses jalan, maupun kemudahan penggunaan lahan. Semua kendala di lapangan harus kita selesaikan bersama agar pemulihan listrik bisa segera tuntas,” tegasnya.

Manager PLN UP3 Sofifi Ilham Sunda Diputra menjelaskan, tantangan di lapangan tidak hanya terbatas pada kerusakan tiang dan kabel, tetapi juga pada stabilitas tanah di lokasi-lokasi rawan yang menghambat mobilisasi material pengganti.

“Personel kami memikul tiang yang beratnya kurang lebih 1 ton sejauh 4-5 KM dengan medan naik turun bukit dikarenakan tidak adanya akses jalan, PLN berharap pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dapat membantu kami agar pemulihan kelistrikkan dapat segera selesai 100%,” ungkapnya dalam rapat tersebut.

Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat membentuk tim koordinasi taktis yang terdiri dari perwakilan PLN dan masing-masing Pemerintah Kabupaten. Tim ini bertugas untuk memantau progres harian di lapangan dan memberikan solusi cepat jika ditemukan kendala non-teknis. PLN mengapresiasi langkah responsif Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten yang telah sigap dalam memfasilitasi kebutuhan koordinasi demi kepentingan masyarakat luas.*(01-F)