BEM Nusantara Maluku Sebut Tudingan Terhadap JMS Tak Berdasar, Maluku Butuh Investasi dari Anak Daerah

Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Maluku menyatakan tuduhan dugaan suap terhadap Jaqueline Margareth Sahetapy tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak didukung bukti yang terverifikasi.

Koordinator BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan, menegaskan informasi yang beredar tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Ia menilai pola penyebaran tuduhan seperti ini berbahaya karena merusak reputasi individu sekaligus menyesatkan publik.

“Setelah kami mencermati secara menyeluruh, isu dugaan suap terhadap Ibu Jaqueline Margareth Sahetapy tidak memiliki landasan yang jelas. Ini bukan fakta hukum, tapi opini yang diproduksi tanpa tanggung jawab,” kata Rahantan dalam rilis yang diterima Redaksi. Sabtu, (28/03/2026).

Menurutnya, narasi yang menyerang figur lokal justru memperlihatkan kegagalan kolektif dalam membangun kepercayaan terhadap kapasitas putra-putri daerah.

“Kalau setiap upaya investasi dari anak daerah disambut dengan tuduhan liar, maka kita sendiri yang menutup pintu kemajuan. Maluku tidak akan bergerak kalau kita terus curiga tanpa dasar,” ujarnya.

Rahantan menekankan, kritik itu sah. Tapi kritik tanpa data adalah bentuk lain dari disinformasi. Ia mengingatkan semua pihak untuk berhenti memproduksi kegaduhan yang tidak berbasis fakta.

“Verifikasi itu kewajiban. Jangan asal bicara, lalu membentuk opini publik dengan informasi yang tidak utuh. Ini bukan sekadar soal etika, tapi bisa masuk wilayah hukum,” tegasnya.

Menurut Rahantan tuduhan dugaan suap terhadap Jaqueline Margareth Sahetapy ini bukan semata soal hukum. Ini soal arah berpikir. Ia melihat ada kecenderungan merusak iklim investasi hanya karena narasi yang tidak teruji.

“Kita harus jujur. Maluku butuh investasi. Dan kita harus mulai percaya bahwa anak daerah juga punya kapasitas untuk itu. Jangan setiap langkah maju justru kita tarik mundur dengan isu yang tidak jelas,” ujarnya.

Rahantan juga mengingatkan bahwa reputasi daerah dipertaruhkan dalam setiap informasi yang beredar. Ia mengajak publik untuk lebih rasional, berbasis data, dan tidak mudah terprovokasi.

“Menjaga Maluku itu butuh kerja kolektif, termasuk menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. Kalau kita ingin daerah ini maju, maka yang pertama harus dibenahi adalah cara kita berpikir,” tutupnya.*(01-F)