Pemuda SBT Desak Diskualifikasi Ahmad Q. Amahoru dari Seleksi Sekda
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 22 Sep 2025
- visibility 379
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Sejumlah pemuda Seram Bagian Timur yang tergabung dalam Koalisi Aksi LSM Maluku menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Maluku. Senin (22/9/2025).
Aksi dikomandai Usman Bugis Cs ini diterima langsung oleh Sekda Provinsi Maluku, Sadli Ie. Dalam diskusi bersama, mereka menyampaikan bahwa Sekda merupakan jabatan strategis yang mengatur administrasi pemerintahan, mengoordinasikan tugas birokrasi, dan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Karena itu, proses seleksi harus transparan, obyektif, dan berpijak pada integritas serta kompetensi kandidat.
Mereka menilai Plh Sekda SBT Ahmad Q. Amahoru tidak layak ikut dalam seleksi. Sejak menjabat, Amahoru dinilai membuat kebijakan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Contohnya, pemecatan enam ASN yang dinilai tebang pilih, pemberian jabatan kepada ASN yang justru lalai, hingga keputusan sepihak mengganti sejumlah kepala desa adat seperti di Danama dan Hote tanpa memperhatikan norma adat.
Berikut tujuh poin tuntutan aksi:
- • Mendesak panitia seleksi Sekda SBT mendiskualifikasi Ahmad Q. Amahoru karena kebijakannya melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2003.
- Meminta Gubernur Maluku dan Sekda Maluku mengakomodir anak asli SBT sebagai Sekda.
- Menyoroti kebijakan Amahoru yang tidak memberi sanksi terhadap ASN bermasalah, termasuk Siti Juleha Sehwaky yang tidak bertugas 12 tahun, dan Siti Masita Sandia, ibunda wakil bupati.
- Mendesak Menteri Dalam Negeri memberhentikan Ahmad Q. Amahoru dari posisi Plh Sekda SBT karena kebijakan yang dianggap merugikan tatanan adat.
- Menyebut Amahoru sebagai biang kerok pergantian kepala negeri adat yang tidak sesuai silsilah “mata rumah parenta”.
- Menegaskan SBT membutuhkan Sekda yang berintegritas, komunikatif, dan punya visi pembangunan.
- Meminta Gubernur Maluku membatalkan MoU PI 10% yang ditandatangani dengan Bupati SBT tanpa melibatkan DPRD.
Koalisi aksi menutup orasi dengan pernyataan bahwa SBT tidak butuh pejabat kontroversial, melainkan birokrat berintegritas yang mampu membawa daerah keluar dari konflik dan stagnasi.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar