Breaking News
light_mode

PLN UIW MMU dan DPD RI Dorong Penguatan Keandalan Listrik dan Pengembangan Energi di Maluku dan Malut

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • visibility 258
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Energi sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko, menegaskan bahwa PLN terus berkomitmen menghadirkan listrik yang andal dan merata hingga ke wilayah kepulauan, sekaligus mendorong pengembangan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Rasio elektrifikasi di Maluku saat ini telah mencapai 98 persen. Ini menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan listrik hingga ke pelosok, termasuk melalui program Super Sun yang ditujukan untuk menjangkau daerah terpencil dan mendukung elektrifikasi di wilayah 3T, termasuk sekolah rakyat,” ujar Noer.

Lebih lanjut, Noer menjelaskan bahwa PLN terus mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Beberapa potensi yang tengah dikaji antara lain tenaga surya di Pulau Seram serta panas bumi di Jailolo, Maluku Utara.

Di sisi lain, PLN UIW MMU juga melakukan optimalisasi pemanfaatan energi gas melalui koordinasi dengan PLN Pusat dan PLN Energi Primer Indonesia (EPI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan menekan biaya pokok penyediaan listrik.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang terus direspons melalui penguatan sistem, inovasi layanan, serta pengembangan skema kelistrikan yang adaptif. Penggunaan pembangkit berbasis BBM saat ini masih menjadi solusi untuk menjaga keandalan sistem, khususnya pada wilayah yang belum terjangkau infrastruktur energi alternatif, sembari terus dilakukan upaya penyesuaian menuju pemanfaatan energi yang lebih efisien.

Sementara itu, DPD RI menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya terkait bauran energi, pemanfaatan energi alternatif, keandalan listrik di wilayah luar Pulau Ambon, hingga peluang pengembangan interkoneksi antar pulau. DPD RI juga mendorong penguatan pemanfaatan potensi energi yang cukup besar di wilayah Maluku.

Pimpinan Komite II DPD RI, A. Abd. Waris Halid, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya memastikan pengelolaan energi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi upaya PLN dalam menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil. Ke depan, kami mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan serta pengembangan energi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Abdul Haris, S.T., M.T., yang menyampaikan bahwa wilayah Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan energi, seperti panas bumi di Pulau Buru dan Pulau Seram, biomassa, serta mikrohidro yang ke depan menjadi peluang strategis untuk terus dikembangkan dalam mendukung bauran energi daerah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan PLN dalam mendorong pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih andal dan efisien di wilayah Maluku dan Maluku Utara.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Benhur Watubun Sebut Ranperda RPJMD 2025–2029 jadi Langkah Strategis Hadapi Perubahan

    Benhur Watubun Sebut Ranperda RPJMD 2025–2029 jadi Langkah Strategis Hadapi Perubahan

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (11/8/2025) malam di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, dan dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Ketua DPRD […]

  • Perpanjangan Runway Bandara Banda Neira Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Warga

    Perpanjangan Runway Bandara Banda Neira Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Warga

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com– Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan meninjau Bandara Banda Neira, Sabtu (11/7/2026). Peninjauan tersebut berkaitan dengan rencana peningkatan kapasitas bandara untuk mendukung pengembangan Kepulauan Banda sebagai destinasi wisata kelas dunia. Rencana memperpanjang landasan tersebut dipertanyakan warga. Proyek itu dinilai berpotensi mengganggu ruang hidup masyarakat pesisir, mata […]

  • Gelar Safari Ramadhan, GMPI Maluku dan RAA Connection Salurkan Paket Santunan Untuk Warga Kota Ambon

    Gelar Safari Ramadhan, GMPI Maluku dan RAA Connection Salurkan Paket Santunan Untuk Warga Kota Ambon

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Provinsi Maluku menggandeng RAA Connection dalam aksi sosial bertajuk Safari Ramadhan. Kegiatan ini menyasar warga kurang mampu, termasuk janda, anak yatim, dan kaum dhuafa di sejumlah titik di Kota Ambon, seperti Lorong Amalatu, Air Besar, dan Kahena. Ketua Wilayah GMPI Maluku, Bansa Hadi Sella, memimpin langsung penyaluran santunan […]

  • DPRD Maluku Sampaikan Aspirasi Strategis ke Kementerian PUPR untuk Percepatan Infrastruktur

    DPRD Maluku Sampaikan Aspirasi Strategis ke Kementerian PUPR untuk Percepatan Infrastruktur

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan penting dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pertemuan tersebut berlansung pada, Kamis (16/1/2025). Dalam pertemuan tersebut sejumlah aspirasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Maluku disampaikan, Agenda ini bertujuan untuk mendukung program nasional, termasuk swasembada pangan dan peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, serta program […]

  • SEMMI Maluku Dukung Penuh POLRI Tetap Independen, Bukan di Bawah Kementerian

    SEMMI Maluku Dukung Penuh POLRI Tetap Independen, Bukan di Bawah Kementerian

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah struktur kementerian kembali mencuat. Isu lama ini selalu muncul dengan dalih penguatan kontrol sipil. Namun bagi banyak kalangan, gagasan tersebut justru berpotensi menggerus independensi penegakan hukum. Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku, Risman Solissa, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo […]

  • Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

    Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/2026). Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun […]

expand_less