Hadirkan Plt. Sekjen KKP, Mata Garuda LPDP Gelar Webinar Arah Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Ambon,Tajukmaluku.com-Mata Garuda LPDP webinar dengan tema Arah Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dengan menghadirkan Dr. Andy Artha Donny Oktopura Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai Keynote Speaker, Jumat (29/5/2026).

Gelaran webinar ini menyusul peluang besar Indonesia untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerapan konsep ekonomi biru.

Mengingat, dengan luas perairan mencapai 6,4 juta km², lebih dari 17.500 pulau, serta kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan daerah kepulauan.

Amrullah Usemahu Wasekjen III Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) sekaligus Chief of Regional Office Mata Garuda LPDP sebagai salah satu narasumber yang dengan topik ekonomi biru untuk pembangunan daerah menjelaskan, bahwa ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut.

Pendekatan ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

“Saat ini, aktivitas ekonomi yang didukung oleh laut Indonesia diperkirakan mencapai sekitar USD 180 miliar per tahun. Selain menjadi sumber pangan bagi jutaan masyarakat, sektor kelautan dan perikanan juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari tujuh juta orang serta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di sisi lain, ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyerap karbon, serta meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim,” kata Amrullah.

Namun demikian, pengembangan ekonomi biru masih menghadapi berbagai tantangan serius. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, masalah sampah, perubahan iklim, praktik penangkapan ikan berlebih (overfishing), hingga Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing masih menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Kerusakan ekosistem pesisir, meningkatnya sampah plastik laut, serta kerugian ekonomi akibat praktik penangkapan ikan ilegal menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Daerah Kepulauan Memiliki Potensi dan Kendala Besar

Amrullah melanjutkan, berbagai daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya laut, wisata bahari, konservasi laut, jasa maritim hingga pengembangan ekonomi berbasis karbon biru.

Misalnya Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang memiliki peluang besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dan konservasi. Ada Labuan bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pusat kunjungan wisata lokal dan global selain itu Kepulauan Aru Maluku memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah serta posisi strategis sebagai lumbung ikan nasional dengan laut arafura adalah the golden fishing ground dengan potensi sumber daya ikan mencapai 2,6 juta ton.

Namun sayangnya potensi ekonomi biru ini belum memberikan dampak yang signifikan secara perekonomian daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.

“Daerah-daerah ini masih berada pada posisi provinsi termiskin di Indonesia sehingga inisiasi RUU daerah kepulauan yang telah masuk prolegnas kiranya dapat menjadi perhatian khusus untuk bagaimana daerah-daerah kepulauan ini dapat maju dan berkembang sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan mendapatkan dukungan regulasi dan anggaran yang kuat menyesuaikan karakteristik daerahnya,” ungkapnya.

Maluku Menjadi Contoh Strategis Pengembangan Ekonomi Biru

Sebagai contoh Provinsi Maluku memiliki wilayah laut menapai 92,4 persen dengan 1.422 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 10.914 kilometer. Provinsi ini juga memiliki ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang yang sangat luas serta menjadi rumah bagi ribuan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Data sektor kelautan dan perikanan menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Maluku mencapai 399.142 ton tahun 2024 (satu data KKP), didukung oleh aktivitas budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan usaha perikanan lainnya. Bahkan, sekitar 36,5 persen potensi sumber daya ikan nasional berada pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah perairan Maluku dan sekitarnya. tetapi dengan potensi yang besar tersebut Maluku masih terkendala dalam pengelolaannya baik dari sisi dukungan regulasi, anggaran maupun infrastruktur.

Pendapatan Asli Daerah Maluku dari sektor Perikanan masih di bawah 10 miliar per tahun. Tahun 2024 hanya 6,5 M. ditambah lagi APBD Maluku yang hanya 3,2 T yang hampir 60-65 persen untuk operasional dan belanja pegawai sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur utama maupun penunjang daerah. Ditambah lagi dana bagi hasil perikanan (DBH) belum sepenuhnya belum berpihak pada daerah penghasil.

Lebih ironi lagi untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 laut Arafura mengalami kerugian akibat IUU Fishing mencapai 40-48 triliun pertahun, jika saja ini bisa diminimalisir pastinya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Semua problematika yang ada kiranya menjadi catatan dan masukan kritis guna memperkuat infrastruktur pengawasan, konektivitas antarpulau, akses pasar, logistik, energi, serta investasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi biru yang ada secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” jelasnya.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai penyangga Ekonomi Biru

Berdasarkan data KKP tahun 2025, dari 84.276 desa di Indonesia terdapat 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan, dengan jumlah nelayan mencapai 3.228.209 orang. Namun demikian, nilai tukar nelayan masih relatif rendah dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir. Karena itu, program KNMP menjadi sangat penting sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Saat ini terdapat 1.269 usulan lokasi KNMP di 37 provinsi, yang terdiri dari 383 calon KNMP Hub dan 886 wilayah penyangga. Kebutuhan SDM pada setiap KNMP juga cukup besar, yakni minimal empat orang yang terdiri dari manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan, sehingga total kebutuhan SDM mencapai sekitar 5.476 orang. Ini tentunya menjadi peluang besar dalam membuka lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

KNMP kiranya bukan sekadar program pembangunan kawasan nelayan, melainkan sebuah model pembangunan pesisir yang menempatkan nelayan sebagai aktor utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan. Kampung nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas tambat labuh, tempat pelelangan ikan, cold storage, unit pengolahan hasil perikanan, koperasi, hingga akses digital pemasaran akan menjadi fondasi penguatan ekonomi biru dari tingkat akar rumput.

Melalui KNMP, sistem logistik perikanan dapat diperkuat sejak dari titik produksi. Ikan yang ditangkap nelayan tidak lagi langsung dijual dalam kondisi segar dengan harga rendah, tetapi dapat disimpan, diolah, dan didistribusikan secara lebih efisien ke pasar domestik maupun ekspor. Dengan demikian, KNMP berfungsi sebagai hub logistik skala komunitas yang menopang kelancaran rantai pasok perikanan daerah dan nasional.

“Bagi Maluku KNMP memiliki peran penting sebagai penyangga utama Maluku Integrated Port (MIP). Jika MIP berfungsi sebagai pusat distribusi, pengolahan, dan ekspor hasil perikanan, maka KNMP menjadi basis produksi yang memastikan ketersediaan pasokan ikan secara berkelanjutan yang langsung berinteraksi dengan nelayan. Hubungan keduanya membentuk ekosistem ekonomi biru yang saling menguatkan, mulai dari nelayan, koperasi, unit pengolahan ikan, cold storage, hingga pasar nasional dan internasional,” ungkapnya.

“Semoga kedepan pengembangan Ekonomi biru dari sisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau volume ekspor yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat pesisir. Laut yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Dengan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan,” tandas Amrullah.*(01-F)