Di Tengah Efisiensi, Kabid Minerba ESDM Maluku Sally Fauziyah Alaydrus Justru Kerap Bepergian ke Luar Negeri

Ambon,Tajukmaluku.com-Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, gaya hidup dan aktivitas pejabat daerah selalu dipantau masyarakat. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Sally Fauziyah Alaydrus.

Melalui sejumlah unggahan di media sosial, Sally tampak beberapa kali mengunjungi berbagai negara, di antaranya China, Turki, Dubay, dsb.

Aktivitas tersebut langsung memicu perhatian publik soal tujuan perjalanan, sumber pembiayaan, serta kaitannya dengan tugas sebagai pejabat yang mengemban fungsi strategis di sektor pertambangan.

Seperti yang diketahui, pemerintah saat ini tengah mendorong efisiensi belanja negara. Pejabat publik dituntut lebih berhati-hati menggunakan anggaran dan mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat dibanding aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.

Apalagi, posisi Kepala Bidang Minerba bukan jabatan administratif biasa. Bidang ini memiliki fungsi penting dalam pembinaan, pengendalian, evaluasi, serta pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan di daerah.

Bidang Minerba juga menjadi salah satu perangkat teknis yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dan rentan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.

Di Maluku, fungsi tersebut semakin krusial mengingat persoalan pertambangan ilegal, terutama di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Aktivitas penambangan tanpa izin, penggunaan bahan berbahaya, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan berulang kali menjadi perbincangan publik.

Dalam situasi seperti itu, pejabat yang memegang jabatan strategis di sektor minerba semestinya menjadi garda terdepan memperkuat tata kelola pertambangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena itu, munculnya berbagai unggahan perjalanan ke luar negeri di tengah kondisi tersebut menjadi sesuatu yang wajar dipertanyakan masyarakat. Bukan semata mengenai hak seseorang untuk bepergian, melainkan mengenai standar etika pejabat publik, keterbukaan sumber pembiayaan perjalanan, serta komitmen terhadap semangat efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.

Di sisi lain, Dinas ESDM Provinsi Maluku juga perlu memastikan bahwa seluruh pejabatnya menjalankan prinsip integritas, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sektor pertambangan.

Hingga berita ini diterbitkan redaksi TajukMaluku.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Sally Fauziyah Alaydrus mengenai tujuan perjalanan ke luar negeri, sumber pembiayaan, serta pandangannya atas sorotan publik terhadap aktivitas tersebut.*(01-F).