Kebutuhan Masyarakat Meningkat, Komisi II DPRD Dorong Penambahan BBM di Maluku
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026
- visibility 14
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong pemerintah pusat segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Maluku, menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak lagi sebanding dengan ketersediaan di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan sejumlah pihak strategis, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, guna memperjuangkan penambahan kuota tersebut.
Menurutnya langkah itu di ambil sebagai respons atas kondisi riil yang dihadapi masyarakat Maluku, terutama di wilayah kepulauan yang kerap mengalami kelangkaan BBM.
“Katong sudah bangun komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk Kementerian ESDM, untuk dorong penambahan kuota BBM bagi Maluku,” ungkapnya, Senin, (13/4/2026).
Dirinya menilai, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi faktor utama yang membuat distribusi BBM jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.
“Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga biaya logistik yang tinggi, menjadi penyebab utama ketimpangan pasokan. tanpa intervensi serius pemerintah pusat, persoalan ini akan terus berulang dan berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Politisi Nasdem itu berkomitmen tidak akan berhenti pada tahap koordinasi semata. Dalam mengawal proses ini hingga lahir keputusan konkret yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini kebutuhan dasar masyarakat, jadi harus ada solusi. Katong akan terus dorong sampai ada penambahan kuota,” tutupnya.
Dorongan Komisi II DPRD Maluku menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat bahwa persoalan BBM di Maluku bukan sekadar isu distribusi, melainkan menyangkut keadilan energi bagi wilayah kepulauan yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan nasional.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar