Benhur Watubun Soroti Ketimpangan Pembangunan dan Mahalnya Pelayanan Publik di Maluku

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyoroti ketimpangan pembangunan dan mahalnya biaya pelayanan publik yang masih dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurut Benhur, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau membuat pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

Hal itu disampaikan Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).

Rapat paripurna mengusung tema “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri.”

Benhur mengatakan berbagai kemajuan yang telah dicapai Maluku di sejumlah sektor patut disyukuri. Namun, capaian tersebut belum menghapus sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah.

“Keunggulan dan kemajuan di bidang masing-masing patut kita syukuri. Namun, kenyataan Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah,” ujar Benhur.

Ia mengatakan karakter kepulauan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat Maluku tersebar di banyak pulau dengan kondisi geografis dan akses transportasi yang berbeda.

Situasi itu, menurut Benhur, harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara daerah kepulauan dan daerah yang memiliki karakter geografis daratan.

Karena itu, ia menilai dukungan anggaran bagi Maluku perlu mempertimbangkan beban geografis yang ditanggung daerah.

Salah satu persoalan yang menurut Benhur harus terus diperjuangkan adalah transfer keuangan daerah.

Menurut dia, kebijakan transfer ke daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Karena itu, persoalan transfer keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang harus terus diperjuangkan agar pembangunan Maluku tidak semakin tertinggal,” katanya.

Benhur menilai karakter kepulauan Maluku harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal yang lebih adil. Sebab, kebutuhan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga luas wilayah, jumlah pulau, jarak antarpulau, serta biaya konektivitas dan distribusi pelayanan.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dapat memperkuat koordinasi dalam menjawab persoalan tersebut.

Bagi Maluku, kata Benhur, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kemampuan daerah membiayai pembangunan juga menjadi indikator penting untuk melihat pemerataan pembangunan.*(01-F)