Breaking News
light_mode

Provinsi Maluku Diminta Bebas dari Kebijakan Efisiensi Anggaran

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
  • visibility 263
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com- Anggota DPRD Maluku, Lucky Wattimury meminta adanya pembebasan dari kebijakan efisiensi anggaran.

Pasalnya, menurut Mantan Ketua DPRD Maluku itu, kebijakan Prabowo tentu berdampak bagi pemerintahan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sebab, ditengah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, APBD Maluku senilai Rp 3,3 trilyun, dibagi untuk bayar hutang PT. SMI dan belanja pegawai serta bayar hutang pihak ketiga terkuras habis.

Ini berdampak bagi pengentasan kemiskinan ektrim, persoalan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di sektor infrastruktur lainya.

Untuk itu, Gubernur Maluku harus usul ke Pempus agar efesiensi anggaran tidak berlaku di daerah ini.

“Ini harus diperjuangkan ke pusat. Pak Gubernur kan punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Bisa (minta bebaskan efesiensi anggaran) secara baik-baik. Masalah kita kan rumit dan kompleks,” katanya, Rabu (19/3/2025).

Wattimury menambahkan, Lewerissa-Vanath belum lama pimpin Maluku.

Untuk itu, ini kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kinerja dan realisasikan janji-janji kampanye.

“Jadi berikan kesempatan beliau-beliau ini menunjulan kinerja mereka. Jangan membolak balik situasi seolah-olah mereka tidak mampu lagi,” ingatnya.(M-2)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasang dan Jaga Patok Batas, Langkah Sederhana Cegah Sengketa dan Praktik Mafia Tanah

    Pasang dan Jaga Patok Batas, Langkah Sederhana Cegah Sengketa dan Praktik Mafia Tanah

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Sengketa batas bidang tanah masih menjadi salah satu persoalan pertanahan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggalakkan Gerakan Masyarakat. Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemasangan dan pemeliharaan patok batas bidang tanah […]

  • Kasus Penganiayaan Anak di Tual, Benhur Watubun Desak Aparat Tindak Tegas Provokator Lewat Akun Palsu

    Kasus Penganiayaan Anak di Tual, Benhur Watubun Desak Aparat Tindak Tegas Provokator Lewat Akun Palsu

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Aparat penegak hukum diminta bergerak cepat dan tegas menelusuri serta menindak akun-akun palsu yang menyebarkan provokasi di media sosial pasca kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang remaja 15 tahun di Tual yang berujung meninggal dunia. Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyusul meningkatnya narasi bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang […]

  • Banding Jaksa Kandas, Vonis Bebas Fahry Rahayaan Kini Berkekuatan Hukum Tetap

    Banding Jaksa Kandas, Vonis Bebas Fahry Rahayaan Kini Berkekuatan Hukum Tetap

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan banding Jaksa Penuntut Umum atas vonis bebas mantan Kepala Dinas Perkim Kota Tual tidak dapat diterima. Vonis itu kini berkekuatan hukum tetap dan tak bisa lagi digugat lewat banding maupun kasasi. Ambon,Tajukmaluku.com-Upaya Jaksa Penuntut Umum, kasi pidsus Kejaksaan Negeri Tual, Johanes Riky Felubun dalam membatalkan vonis bebas mantan Kepala Dinas Perumahan […]

  • Paradoks Fiskal Kepulauan: Menagih Keadilan Distributif dalam RUU Daerah Kepulauan

    Paradoks Fiskal Kepulauan: Menagih Keadilan Distributif dalam RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Muhammad Gufran Tuanaya (Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, DMKP Fisipol UGM) Tajukmaluku.com-Pada 4 Juni 2026, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang tentang Daerah Kepulauan. Ini bukan kabar biasa bagi jutaan warga yang tinggal di gugusan pulau-pulau Indonesia. Setelah diperjuangkan selama lebih dari satu dekade oleh DPD RI bersama dengan daerah-daerah kepulauan […]

  • Desentralisasi Tergerus, Senator Bisri Ingatkan Ancaman bagi NKRI

    Desentralisasi Tergerus, Senator Bisri Ingatkan Ancaman bagi NKRI

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menilai semangat desentralisasi yang lahir dari Reformasi kian melemah dalam satu dekade terakhir. Pelemahan itu, kata dia, bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan, melainkan berpotensi membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Saya mohon maaf tidak menjustifikasi siapapun juga, tapi dalam 10 tahun terakhir ini […]

  • PLN UP3 Tobelo Audiensi Perkuat Sistem Kelistrikan dan Rencana Strategis Pembangunan Energi

    PLN UP3 Tobelo Audiensi Perkuat Sistem Kelistrikan dan Rencana Strategis Pembangunan Energi

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tobelo,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tobelo menggelar dua pertemuan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta menjawab tantangan kebutuhan energi di wilayah kepulauan. Kedua audiensi ini merupakan bagian […]

expand_less