Breaking News
light_mode

DPRD Maluku Ingatkan Seleksi Akpol 2026 Harus Profesional dan Tanpa Intervensi Pihak Manapun

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • visibility 63
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela ingatkan tahapan seleksi penerimaan calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Polda Maluku harus profesional, objektif, dan tanpa intervensi pihak manapun.

“Saya berharap seleksi Akpol harus benar-benar profesional dan transparan. Jangan lagi ada jalur titipan,” kata Sarimanela, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani hingga penentuan akhir di tingkat pusat harus berdasarkan kemampuan dan hasil tes peserta, bukan karena rekayasa ataupun kepentingan tertentu.

“Proses seleksi harus murni. Jangan ada tebang pilih,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura itu juga menilai sumber daya manusia Maluku memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing untuk menjadi calon perwira Polri melalui jalur Akpol.

“SDM putra-putri Maluku cukup banyak dan berkualitas. Mereka harus diberi kesempatan melalui seleksi yang fair sesuai aturan, bukan karena titipan,” katanya.

Meski demikian, Sarimanela mengaku optimistis terhadap komitmen Kapolda Maluku Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan transparan.

“Kita berharap masyarakat Maluku tidak kecewa. Catar Akpol yang lolos harus benar-benar karena nilai murni, bukan karena rekayasa atau titipan,” tandasnya.

Di sisi lain, Polda Maluku menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi tetap bersih, transparan, akuntabel, dan bebas kecurangan.

Hal itu dibuktikan dengan pengawasan langsung dalam tahapan Uji Kesamaptaan Jasmani Catar Akpol Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon.

Pengawasan dilakukan langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama jajaran pengawas internal maupun eksternal guna memastikan seluruh proses berjalan objektif sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Simak Nilai Zakat Terbaru di Provinsi Maluku per Tahun 2026

    Simak Nilai Zakat Terbaru di Provinsi Maluku per Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Amil Zakat (Baznas) Nasional Provinsi Maluku telah menetapkan nilai zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah Maluku tahun 1447 H/2026 M. Dalam Surat Keputusan Nomor 01 tahun 2026, nilai zakat fitrah ditetapkan sebesar Rp 40.000/jiwa. Sedangkan nilai Fidyah sebesar Rp 54.000/jiwa. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan syariat, lokalitas, ekonomi, dan harga beras terkini yang banyak […]

  • PLN Hadirkan Listrik 24 Jam di Pulau Liran, Kado Tahun Baru 2026 bagi Masyarakat 3T

    PLN Hadirkan Listrik 24 Jam di Pulau Liran, Kado Tahun Baru 2026 bagi Masyarakat 3T

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MBD,Tajukmaluku.com– PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Saumlaki meresmikan peningkatan jam nyala listrik dari 12 jam menjadi 24 jam penuh di Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya pada Rabu (31/12/2025). Peresmian ini menjadi kado istimewa menyambut Tahun Baru 2026 bagi masyarakat di salah […]

  • Hari Juang Polri, Sebuah Perjuangan Moral

    Hari Juang Polri, Sebuah Perjuangan Moral

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Komisaris Jenderal Polisi Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si Tajukmaluku.com– 21 Agustus 1945, empat hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa besar terjadi: Proklamasi Polisi Indonesia oleh Tokubetsu Keisatsu Tai, Kepolisian Istimewa bentukan Jepang di Hindia Belanda. Ini adalah catatan sejarah dan critical point yang hampir terlupakan, namun memiliki arti penting di awal perjuangan berat […]

  • Kolaborasi Indonesia–Jepang, Gasifikasi Pembangkit Maluku Masuk Tahap Site Visit

    Kolaborasi Indonesia–Jepang, Gasifikasi Pembangkit Maluku Masuk Tahap Site Visit

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Maluku mendampingi kegiatan site visit infrastruktur gasifikasi pembangkit di PLTMG Ambon Peaker dan PLTMG Kastela pada 26 hingga 27 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama mitra strategis internasional Tokyo Gas Co., […]

  • Bongkar Dalang Pembakaran Kantor KPU, Kapolres Buru Diapresiasi: KNPI Desak Usut Tuntas dan Kejar Aktor Lain

    Bongkar Dalang Pembakaran Kantor KPU, Kapolres Buru Diapresiasi: KNPI Desak Usut Tuntas dan Kejar Aktor Lain

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Buru,Tajukmaluku.com-Terungkapnya kasus pembakaran Kantor KPU Kabupaten Buru oleh jajaran Polres Buru di bawah komando Kapolres AKBP Sulastri Sukidjang, mendapat apresiasi luas dari publik. Salah satu dukungan datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru yang menyatakan sikap tegas terhadap upaya penegakan hukum tersebut. Ketua KNPI Kabupaten Buru, Almuhajir Sipiel Miru, menilai keberhasilan Polres Buru […]

  • Lindungi Aset dari Pengambilalihan Sepihak, Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran 10 Tanah Ulayat di Sumba Timur

    Lindungi Aset dari Pengambilalihan Sepihak, Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran 10 Tanah Ulayat di Sumba Timur

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sumba Timur,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengadministrasian dan pendaftaran 10 tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut merupakan bagian dari program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2026, yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi tanah ulayat dari potensi pengambilalihan […]

expand_less