Breaking News
light_mode

DPRD Maluku Ingatkan Seleksi Akpol 2026 Harus Profesional dan Tanpa Intervensi Pihak Manapun

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • visibility 41
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela ingatkan tahapan seleksi penerimaan calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Polda Maluku harus profesional, objektif, dan tanpa intervensi pihak manapun.

“Saya berharap seleksi Akpol harus benar-benar profesional dan transparan. Jangan lagi ada jalur titipan,” kata Sarimanela, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani hingga penentuan akhir di tingkat pusat harus berdasarkan kemampuan dan hasil tes peserta, bukan karena rekayasa ataupun kepentingan tertentu.

“Proses seleksi harus murni. Jangan ada tebang pilih,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura itu juga menilai sumber daya manusia Maluku memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing untuk menjadi calon perwira Polri melalui jalur Akpol.

“SDM putra-putri Maluku cukup banyak dan berkualitas. Mereka harus diberi kesempatan melalui seleksi yang fair sesuai aturan, bukan karena titipan,” katanya.

Meski demikian, Sarimanela mengaku optimistis terhadap komitmen Kapolda Maluku Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan transparan.

“Kita berharap masyarakat Maluku tidak kecewa. Catar Akpol yang lolos harus benar-benar karena nilai murni, bukan karena rekayasa atau titipan,” tandasnya.

Di sisi lain, Polda Maluku menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi tetap bersih, transparan, akuntabel, dan bebas kecurangan.

Hal itu dibuktikan dengan pengawasan langsung dalam tahapan Uji Kesamaptaan Jasmani Catar Akpol Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon.

Pengawasan dilakukan langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama jajaran pengawas internal maupun eksternal guna memastikan seluruh proses berjalan objektif sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PB HMI: Menolak Keras Usulan Polri di Bawah Kemendagri atau TNI adalah Ancaman terhadap Demokrasi dan Profesionalisme Penegakan Hukum.

    PB HMI: Menolak Keras Usulan Polri di Bawah Kemendagri atau TNI adalah Ancaman terhadap Demokrasi dan Profesionalisme Penegakan Hukum.

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com– Wacana yang dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kontroversi. Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Hukum, Keamanan, dan Pertahanan, M. Nur Latuconsina, menyatakan keberatan secara tegas terhadap usulan tersebut, menilai langkah […]

  • Hati-Hati, Presiden Prabowo Peringatkan Jenderal Yang Terlibat Tambang Ilegal Akan Ditindak

    Hati-Hati, Presiden Prabowo Peringatkan Jenderal Yang Terlibat Tambang Ilegal Akan Ditindak

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Presiden Prabowo Subianto lontarkan peringatan keras kepada para Jenderal di tubuh TNI-POLRI. Hal itu dijelaskan dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8/2025). Ia menegaskan tak akan memberi ruang bagi jenderal TNI, polisi, maupun mantan perwira tinggi yang terlibat tambang ilegal. “Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang […]

  • Kelebihan Bayar Proyek di BPJN Maluku Capai Rp14 Miliar, APH Diminta Turun Tangan

    Kelebihan Bayar Proyek di BPJN Maluku Capai Rp14 Miliar, APH Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Koalisi Aktivis Anti Korupsi (KAAKI) Maluku mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan korupsi proyek jalan dan jembatan di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku tahun anggaran 2022–2023. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan barang dan jasa 2022 dan TA semester I 2023, ditemukan adanya kelebihan bayar pada 21 paket proyek dengan […]

  • Pembangunan Rumah Makan Bergizi Gratis, Warga Desa Walantenga Siap Sambut Kedatangan Gubernur Maluku

    Pembangunan Rumah Makan Bergizi Gratis, Warga Desa Walantenga Siap Sambut Kedatangan Gubernur Maluku

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SBT,Tajukmaluku.com-Suasana antusias menyelimuti Desa Walantenga, Kecamatan Tutuk Tolo, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjelang kunjungan Gubernur Maluku pada Senin, 21 Juli 2025. Warga bersiap menyambut kedatangan Gubernur untuk peletakan batu pertama pembangunan Rumah Makan Bergizi Gratis. Basir Rombory, koordinator lapangan sekaligus pemuda Desa Walantenga menyampaikan antusiasme masyarakat. Ia mengungkapkan apresiasi atas kerja keras dan kesukarelaan […]

  • Komisi I DPRD Maluku Pastikan Bakal Bahas Skema Penanganan Bentrok Komunal bersama Polda

    Komisi I DPRD Maluku Pastikan Bakal Bahas Skema Penanganan Bentrok Komunal bersama Polda

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Provinsi Maluku memastikan akan memanggil Kepolisian Daerah (Polda) Maluku guna membahas langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian. Hal itu menyusul adanya ekskalasi konflik yang terjadi pada sejumlah wilayah di Maluku, termasuk di Ohoi Danar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi catatan penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Ketua Komisi […]

  • SP PLN Apresiasi Sikap Presiden RI Prabowo Tolak Skema Power Wheeling

    SP PLN Apresiasi Sikap Presiden RI Prabowo Tolak Skema Power Wheeling

    • calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-SP PT PLN (Persero) mengapresiasi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang dikabarkan menolak penerapan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel WesLn, Jakarta, Rabu (26/2) “Kita memberikan apresiasi yang seLnggi-Lngginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakan skema […]

expand_less