Breaking News
light_mode

Kasus Penganiayaan Anak di Tual, Benhur Watubun Desak Aparat Tindak Tegas Provokator Lewat Akun Palsu

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
  • visibility 83
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Aparat penegak hukum diminta bergerak cepat dan tegas menelusuri serta menindak akun-akun palsu yang menyebarkan provokasi di media sosial pasca kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang remaja 15 tahun di Tual yang berujung meninggal dunia.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyusul meningkatnya narasi bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dinilai berpotensi memecah belah masyarakat Kepulauan Kei.

Kasus yang menyeret dugaan keterlibatan oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Polda Maluku tersebut kini menjadi perhatian luas publik. Namun, Benhur mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus opini liar yang berkembang di ruang digital.

“Penanganan perkara ini harus mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Masyarakat jangan mudah terprovokasi, apalagi oleh akun-akun anonim yang sengaja memperkeruh suasana,” tegasnya di Ambon, Rabu (25/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, ruang media sosial saat ini dipenuhi komentar dan unggahan dari akun tidak jelas yang sengaja menggiring emosi publik.

Karena itu, ia meminta aparat tidak hanya fokus pada substansi perkara, tetapi juga memburu penyebar provokasi digital.

“Saya minta aparat telusuri dan tindak tegas akun-akun palsu yang memainkan isu SARA. Jangan biarkan ruang digital dijadikan alat untuk merusak persaudaraan masyarakat Kei,” ujarnya.

Benhur menekankan, nilai adat dan filosofi hidup orang Kei yakni “Ain Ni Ain” harus tetap menjadi pegangan bersama di tengah situasi sulit. Ia khawatir jika narasi kebencian terus dibiarkan, maka dapat memicu konflik horizontal yang merugikan semua pihak.

“Mari jaga kedewasaan kita. Persaudaraan lebih penting dari emosi sesaat. Jangan sampai tragedi ini ditunggangi pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah kita,” tandasnya.

Ia pun mengajak masyarakat Maluku, khususnya di wilayah Kei, agar lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya, serta tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menurutnya, langkah tegas terhadap penyebar ujaran kebencian dan provokasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sekaligus merawat warisan nilai “Ain Ni Ain” sebagai perekat sosial masyarakat Kei.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alhidayat Wajo Soroti Kebijakan KKP Terkait Program PIT di Laut Arafura

    Alhidayat Wajo Soroti Kebijakan KKP Terkait Program PIT di Laut Arafura

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi II DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, saat menyoroti kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan praktik alih muatan (transhipment) di Laut Arafura. Dalam forum penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, Alhidayat secara keras mendesak agar kebijakan transhipment di wilayah perairan Maluku segera dicabut. Ia menilai, kebijakan […]

  • Proyek Mangkrak di SBT Seret Nama Eks Ketua KPU, MCW Desak Penetapan Tersangka

    Proyek Mangkrak di SBT Seret Nama Eks Ketua KPU, MCW Desak Penetapan Tersangka

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Nama Kisman Kelian, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mencuat sebagai figur sentral di balik proyek mangkrak bernilai miliaran rupiah. Fakta ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam rangkaian sidang, sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara […]

  • Pokir Rp30 Miliar DPRD SBB Jadi Isu Lokal yang Akan Dibawa HMI Dalam Aksi 1 September

    Pokir Rp30 Miliar DPRD SBB Jadi Isu Lokal yang Akan Dibawa HMI Dalam Aksi 1 September

    • calendar_month Minggu, 31 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Piru,Tajukmaluku.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Seram Bagian Barat (SBB) akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini beriringan dengan gelombang protes di Jakarta beberapa waktu lalu, namun HMI SBB lebih menekankan pada persoalan-persoalan lokal yang dinilai mencederai pembangunan daerah. Ketua Umum HMI Cabang SBB, Abdul Rahman Rahayaan, menyorot manuver DPRD SBB yang […]

  • Mens Rea yang Hilang: Ujian Keadilan Pidana Mati bagi Awak Kapal

    Mens Rea yang Hilang: Ujian Keadilan Pidana Mati bagi Awak Kapal

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Adri Bin Ridwan Selan, S.H (Advokat || Wakil Ketua DPD KNPI Maluku Bidang Advokasi Masyarakat Pesisir) Tajukmaluku.com-Pidana mati adalah bentuk pemidanaan paling ekstrem dalam sistem hukum pidana modern. Karena sifatnya yang final dan irreversible, penerapannya menuntut standar pembuktian paling ketat yakni bukan saja pada aspek perbuatan (actus reus), tetapi terutama pada unsur niat jahat […]

  • Minta Polisi Usut Kebakaran Alat Berat PT SIM Dewan: Bupati Harus Bertanggung Jawab, Jangan Rakyat Jadi Korban

    Minta Polisi Usut Kebakaran Alat Berat PT SIM Dewan: Bupati Harus Bertanggung Jawab, Jangan Rakyat Jadi Korban

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy, menilai langkah Bupati menghentikan sementara operasional PT SIM sebagai bentuk blunder serius yang berdampak luas, khususnya terhadap tenaga kerja. Kebijakan itu dinilai gegabah dan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. “Centol, kenapa Pak Bupati ini bisa buat blunder seperti itu? Akhirnya terjadi penghentian sementara, lalu berapa banyak pegawai […]

  • Pastikan Siaran Piala Dunia Dapat Diakses Masyarakat, KPID Bakal Rapat dengan TVRI Maluku

    Pastikan Siaran Piala Dunia Dapat Diakses Masyarakat, KPID Bakal Rapat dengan TVRI Maluku

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku dalam waktu dekat akan mengundang pihak TVRI Maluku untuk membahas program siaran Piala Dunia Tahun 2026. Ketua KPID Maluku Mutiara D Utama memgatakan pihaknya telah menggelar pleno dan menjadwalkan pertemuan tersebut dan akan menyurati resmi pihak TVRI Maluku. “TVRI merupakan pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia, penting bagi […]

expand_less