Breaking News
light_mode

Proyek Mangkrak di SBT Seret Nama Eks Ketua KPU, MCW Desak Penetapan Tersangka

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 1.825
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Nama Kisman Kelian, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mencuat sebagai figur sentral di balik proyek mangkrak bernilai miliaran rupiah. Fakta ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam rangkaian sidang, sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara terang-terangan menyebut nama Kisman. Ia diduga berperan langsung sebagai pemilik proyek yang saat ini terbengkalai dan menimbulkan kerugian negara.

“Fakta-fakta dalam persidangan mengarah kuat pada keterlibatan Kisman Kelian. Statusnya sebagai pemilik proyek harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka,” tegas Sabandarlisa Kelilauw, pengacara muda sekaligus Sekretaris Maluku Corruption Watch (MCW) Kabupaten SBT, melalui pers rilis yang diterima tajukmaluku.com, Selasa (15/7/2025).

Kelilauw menilai lambannya penetapan status hukum terhadap Kisman menunjukkan indikasi ketidakseriusan dalam penegakan hukum. Ia bahkan menyebut ada dugaan keterlibatan aktor lain di balik proyek ini yang hingga kini belum tersentuh oleh aparat.“Kasus ini berpotensi ditutup-tutupi. Kami mencium adanya manuver tertentu yang melindungi pihak-pihak tertentu. Ini mencoreng integritas penegakan hukum di Cabang Kejaksaan Geser,” kata dia.

MCW secara tegas meminta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kejaksaan Cabang Geser. Menurut mereka, penanganan kasus ini menunjukkan kecenderungan tebang pilih yang mengabaikan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

“Kami mengajak aktivis mahasiswa, civil sociaty di Maluku untuk ikut bersama mengawal kasus ini. Jangan biarkan keadilan dikorbankan demi kompromi politik. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” tandas Kelilauw.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Sektor Perikanan, PLN ULP Daruba Sosialisasikan Tarif Dasar Listrik dan Struktur Tarif kepada Koperasi Produsen Ikan Lintas Malut

    Dukung Sektor Perikanan, PLN ULP Daruba Sosialisasikan Tarif Dasar Listrik dan Struktur Tarif kepada Koperasi Produsen Ikan Lintas Malut

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Daruba,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang struktur tarif tenaga listrik, serta mendukung kemitraan strategis dengan sektor produktif. Kali ini, melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Daruba, PLN UIW MMU menyosialisasikan tarif dasar listrik kepada Koperasi Produsen Ikan Lintas Maluku Utara, yang merupakan pelanggan potensial dengan […]

  • Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

    Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

    • calendar_month Minggu, 17 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo berhasil memikat pendanaan hijau sebesar EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pada ajang _Conference of the Parties_ (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11). Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan. Kesepakatan […]

  • Alfred Shanahan Theng dan Jejak Mafia Tanah di Jantung Kota Ambon

    Alfred Shanahan Theng dan Jejak Mafia Tanah di Jantung Kota Ambon

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sengketa lahan kembali mencuat di pusat kota Ambon. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, aset resmi Pemerintah Provinsi Maluku kini diklaim sepihak oleh Alfred Shanahan Theng, pengusaha ritel sekaligus bos Dian Pertiwi. Sejak akhir 2024, Alfred berusaha mengambil alih kawasan yang sejatinya merupakan Daerah Milik Jalan (Damija) dan telah tercatat sebagai aset Pemprov Maluku sejak 1979. […]

  • Anggaran Makan-Minum DPRD Ambon Berpotensi Gaib, KAAKI Desak Sekwan Dipecat

    Anggaran Makan-Minum DPRD Ambon Berpotensi Gaib, KAAKI Desak Sekwan Dipecat

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Koalisi Aktivis Anti Korupsi Indonesia (KAAKI) Maluku menyorot dugaan penyimpangan anggaran belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2024 yang mencapai Rp877.769.326.00. Angka tersebut, menurut KAAKI, tidak dapat diyakini kebenarannya alias gaib dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Selain itu, tercatat masih ada tunggakan pembayaran ke penyedia jasa sebesar […]

  • Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

    Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Bagi sebagian masyarakat, mengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayar, komponen apa saja yang dikenakan, hingga cara penghitungannya, kerap muncul ketika seseorang hendak mengurus sertipikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya. Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan […]

  • Stok Bantuan Bencana Habis, DPRD Desak Pemprov Maluku Terbitkan SK  Tanggap Darurat

    Stok Bantuan Bencana Habis, DPRD Desak Pemprov Maluku Terbitkan SK Tanggap Darurat

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku bakal memanggil Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda dan BPKAD untuk menggelar rapat bersama terkait penanganan darurat bencana. Langkah ini diambil menyusul informasi bahwa stok bantuan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah habis, sementara bencana terus melanda sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jafet Jemmy […]

expand_less