Breaking News
light_mode

Gagal Tapi Percaya Diri: Jais Ely dan Ilusi Prestasi Pariwisata Maluku

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
  • visibility 405
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com– Angka adalah kepastian. Ia tak bisa dibantah, apalagi dipoles dengan modal retoris bombastis seperti pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jais Ely dalam wawancaranya yang dimuat oleh salah satu media online lokal. Jais menyebut institusi yang dipimpinya itu masuk dalam “lima besar penyumbang PAD” Pemerintah Provinsi Maluku tahun ini. Klaim itu dilontarkan di tengah capaian PAD sektor pariwisata yang baru menyentuh Rp342 juta hingga pertengahan tahun — atau hanya 36 persen dari target Rp1,1 miliar.

Angka itu, alih-alih menunjukan prestasi, justru memperkuat kesimpulan bahwa sektor pariwisata Maluku masih stagnan. Apalagi jika capaian yang minim itu disebut sebagai “prestasi lima besar”.

Direktur Democracy Network for Civil Society (DNCS), Marwan Titaheluw menyebut pernyataan Jais tersebut sebagai bentuk “manipulasi data berbasis ilusi prestasi”

“Kalau Rp342 juta saja sudah masuk lima besar, itu bukan keberhasilan Dinas Pariwisata, itu cermin betapa rusaknya kinerja OPD-OPD lain dalam menyumbang PAD,” kata Marwan saat dihubungi Tajukmaluku.com. Rabu (23/7/2025).

Jais Ely dalam pernyataannya juga menyebut bahwa capaian PAD itu masih “on track”. Namun, tak ada penjelasan tentang strategi realistis mengejar 64 persen sisa target dalam enam bulan ke depan. Tak ada proyeksi peak season lanjutan, tidak ada roadmap percepatan yang dipaparkan, apalagi pendekatan terukur berbasis data.

“Frasa ‘on the track’ itu hanya jargon pengalihan. Tidak ada skenario real mengejar target. Biasanya kata itu digunakan saat pejabat tidak lagi bicara soal hasil, tapi sibuk memoles citra” Ujar Marwan.

Menurut Marwan, dalam kondisi anggaran yang katanya seret, Jais Ely justru menyebut pendekatan CSR sebagai “strategi inovatif”. Secara tidak langsung Jais Ely mengakui kelemahan dan ketidakmampuan Pemprov Maluku dalam mengelola dan membiayai sektor pariwisata secara mandiri.

“CSR itu tambal-sulam, bukan solusi. setau saya CSR yang ada itu juga inovasi dari BUMD.” tambah Marwan.

Marwan juga menyorot sikap Jais Ely yang terkesan arogan, dimana Jais menyebut sebagian kritik yang diarahkan kepadanya berasal dari opini yang “tidak berbasis data” dan menyarankan pengkritik untuk “belajar dulu”. Kalimat ini justru mempertebal kesan bahwa Jais Ely adalah pejabat yang lebih suka menyalahkan publik daripada membenahi masalah.

“Pernyataan yang defensif itu tidak pantas keluar dari mulut pejabat publik. Justru data yang ia sampaikan sendiri memperkuat pikiran publik Maluku bahwa dia gagal dalam mengelola Pariwisata Maluku” Ujar Marwan.

Selama ini Jais Ely dikenal lihai membungkus kinerja dengan jargon: “kolaboratif”, “strategis”, “gemilang”, “berbasis data”. Namun ketika dilihat dari sisi outcome, narasi-narasi itu tidak terealisasi dalam bentuk program real yang berdampak luas. Tidak ada lonjakan jumlah wisatawan, tidak ada peningkatan signifikan di infrastruktur destinasi, bahkan kontribusi PAD pun stagnan.

“Kalau semua sudah diklaim gemilang padahal angka bicara sebaliknya, cara berpikir publik kita sedang dihina dan kita sedang dipaksa percaya pada dongeng,” tutup Marwan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IMM Ambon Kecam Tindakan PT SMS Finance Tarik Paksa Kendaraan, Wakil Rakyat Diminta Turun Tangan

    IMM Ambon Kecam Tindakan PT SMS Finance Tarik Paksa Kendaraan, Wakil Rakyat Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon mengecam keras tindakan PT SMS Finance yang diduga telah menarik paksa kendaraan milik debitur tanpa melalui prosedur dan dasar hukum yang jelas. Penarikan paksa itu dilakukan dengan alasan bahwa pihak debitur tidak membayar angsuran selama tiga bulan karena tidak tercatat pada sistem. Padahal, dari pembelaan debitur, bahwa pihaknya selalu membayar […]

  • M. Nur Latuconsina: Deklarasi Bahlil Sebagai Cawapres 2029 Tidak Mewakili Sikapnya

    M. Nur Latuconsina: Deklarasi Bahlil Sebagai Cawapres 2029 Tidak Mewakili Sikapnya

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Direktur Holistik Institute, M. Nur Latuconsina, menilai rencana deklarasi Bahlil Lahadalia sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim) tidak mencerminkan pandangan dan sikap politik Bahlil. Menurut Latuconsina, deklarasi yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025 tersebut merupakan gagasan sepihak dari Bernard D. Namang dan tidak […]

  • Soal Proyek Asrama Seminari, Bos PT Nailaka Indah Takut Hadir di Komisi III

    Soal Proyek Asrama Seminari, Bos PT Nailaka Indah Takut Hadir di Komisi III

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dibiayai dana jumbo Rp. 14.854 Miliar dari APBN, Proyek Gedung Asrama Seminari Keuskupan Amboina di Air Low,  Kecamatan Nusaniwe yang dikerjakan PT. Nailaka Indah itu diduga syarat masalah hukum. Terbaru, hasil on the spot Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama BPBPK, Satker Penangan Stategis dan Romo Agus Ulahyanan ditemukan sejumlah pekerjaan bermasalah. Mulai dari pemasangan […]

  • Tambang PT Batulicin di Kei Besar Langgar UU Pulau Kecil, DPRD Maluku Diminta Panggil Gubernur

    Tambang PT Batulicin di Kei Besar Langgar UU Pulau Kecil, DPRD Maluku Diminta Panggil Gubernur

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Aktivitas penambangan pasir dan batu oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA), anak perusahaan dari Jhonlin Group milik Haji Isam alias Andi Syamsuddin Arsyad, di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi sorotan publik lantaran penambangan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Pulau Kei Besar yang […]

  • Akademisi: Pertemuan Karel Ralahalu dan Kakanwil Kemenag Jadi Contoh Pembangunan Integratif

    Akademisi: Pertemuan Karel Ralahalu dan Kakanwil Kemenag Jadi Contoh Pembangunan Integratif

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pembangunan inklusif dan distribusi kesejahteraan yang merata dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sosial di Maluku. Dalam konteks masyarakat yang heterogen, peran elit dan tokoh masyarakat sangat menentukan arah pembangunan yang menyentuh seluruh elemen sosial. Akademisi Fisipol Universitas Pattimura, Amir F. Kutarumalos, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang holistik sebagai instrumen untuk meredam potensi konflik […]

  • Gubernur Maluku Beri Lampu Hijau Bakal Bangun Kerja Sama Strategis dengan GP Ansor

    Gubernur Maluku Beri Lampu Hijau Bakal Bangun Kerja Sama Strategis dengan GP Ansor

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memberi sinyal lampu hijau atas rencana membangun kerjasama strategis dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku. Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Wilayah GP Ansor Maluku di ruang kerjanya, Rabu (6/8/2025). “Silaturahim ini harus diterjemahkan dalam kerja kolaboratif di daerah. Pemprov terbuka untuk kerja sama strategis dengan GP Ansor,” […]

expand_less