Ambon,Tajukmaluku.com-Pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat protes dari berbagai kalangan, pemotongan anggaran senilai Rp14,3 triliun dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada 2025 itu dinilai sebagai ancaman serius bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) Daerah Maluku melihat hal tersebut sangat bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan pentingnya “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan berdampak buruk pada program beasiswa, bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN), serta akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku.
Saat diwawancarai media tajukmaluku.com, Koordinator Daerah BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan, menyatakan bahwa dunia pendidikan Indonesia sedang berada dalam “tanda bahaya”. Menurutnya, pemangkasan Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran Kemendikti Saintek pada 2025 akan memperparah kondisi pendidikan tinggi di Tanah Air.
“Kalau kualitas pendidikan belum bisa ditingkatkan, setidaknya aksesnya harus tetap terjaga. Jangan sampai pemangkasan ini memaksa perguruan tinggi menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) atau menghapuskan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tegas Adam. Sabtu, (15/02/2025).
Dampak pemotongan anggaran ini telah dirasakan langsung oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dan mahasiswa. Adam yang juga Koordinator Bidang Pendidikan dan Perguruan Tinggi Pengurus Pusat BEM Nusantara ini juga menilai, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. “Pemangkasan anggaran ini bertentangan dengan poin keempat Asta Cita, visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Secara kelembagaan, BEM NUS Daerah Maluku juga menegaskan bahwa hal ini dapat mengancam harapan Generasi Emas 2045, yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam memajukan demokrasi dan pembangunan bangsa. “Dunia pendidikan diacak-acak, maka habislah semua harapan generasi bangsa. Habislah anak bangsa yang seharusnya menjadi tulang punggung negara ini,” tegasnya.
BEM NUS Daerah Maluku juga mendesak pemerintah, khususnya Presiden RI, untuk mengkaji ulang kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Mereka menyerukan agar pemerintah merancang kebijakan pendidikan yang lebih adil, dan kontekstual bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kami meminta Presiden RI mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Pendidikan adalah pondasi bangsa. Jika ini goyah, maka masa depan bangsa ini juga terancam,” pungkas Adam.*Redaksi
