Ngeri Betul ! Istri Ketua KPU SBT Bolos 12 Tahun, Malah Diangkat Jadi Kepala Puskesmas
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
- visibility 913
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Di Kabupaten Seram Bagian Timur, promosi jabatan rupanya tak selalu ditentukan oleh kinerja, prestasi, atau disiplin. Kadang cukup dengan status sebagai “orang dalam.” Promosi Siti Juleha Sewhaki, istri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) SBT, menguak adanya dugaan jalinan relasi kuasa.
Siti Juleha diangkat menjadi Kepala Puskesmas Airkasar Tutuk Tolo, meski ia disebut-sebut absen bertugas lebih dari satu dekade (12 Tahun). Saat ASN lain dipecat karena absen tiga hari, Siti justru dilindungi. Tidak ada laporan pelanggaran, kata Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, yang juga menjabat Ketua Majelis Kode Etik ASN.
Ketua Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis, menanyakan integritas Sekda SBT yang juga menjabat Ketua Majelis Kode Etik ASN. “ASN lain bisa langsung dipecat karena laporan pelanggaran. Lalu, kenapa kasus ini lolos? Apakah tidak ada data? Atau sengaja tidak dicari?” katanya dalam rilis yang diterima tajukmaluku.com. Rabu (16/7/2025).
Hal paling menggelitik ada sejumlah ASN di SBT mendapat sanksi hanya karena tidak masuk kerja selama tiga hari. Kasus Sewhaki justru tidak disentuh. “Ini contoh nyata standar ganda dalam penegakan disiplin ASN,” ujar Usman.
Meski Kasus ini sudah jadi konsumsi publik sejak dua bulan terakhir. Namun, belum ada tindakan tegas dari Majelis Kode Etik ASN. Usman menuntut pemanggilan saksi, termasuk mantan Kepala Dinas Kesehatan, dan dua eks Kepala Puskesmas tempat Sewhaki pernah tercatat sebagai pegawai.
Kasus serupa juga terjadi pada Bendahara BOK Puskesmas Bula yang disebut tidak pernah masuk kerja selama lima tahun, tapi tetap mendapat promosi. “Polanya sama: bolos lama, tak disanksi, justru naik jabatan. Ini bukan kelalaian, ini kebobrokan sistem yang sengaja dipelihara,” Ungkap,Bugis.
Langkah tegas Sekda SBT dalam beberapa kasus disiplin ASN memang patut diapresiasi. Tapi keadilan administratif bukan soal momentum, melainkan konsistensi. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Tanpa itu, birokrasi hanya akan jadi panggung sandiwara ‘Orang dalam lindungi orang dalam’,” tutup Usman.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar