Ambon,Tajukmaluku.com-Koordinator LSM Rumah Mudah Anti Korupsi (RUMMI), Fadel Rumakat mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk segera mencopot Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Isfahani.
Desakan itu disampaikan menyusul lemahnya pengawasan pertamina terhadap proses distribusi BBM di Maluku.
Salah satu contoh kasusnya yakni adanya penyelundupan 15 ton avtur, BBM untuk pesawat di yang hendak disuplai ke kapal cumi di kawasan Galala, Kota Ambon beberapa waktu lalu.
“Kami meminta agar segera lakukan evalusi hingga pencopotan terhadap Kepala Pertamina Regional Maluku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan distribusi BBM,” kata Fadel, Selasa (1/7/2025).
Kata dia, maraknya praktik distribusi BBM ilegal di kawasan Galala, Kota Ambon menandai bahwa Maluku saat ini sedang berada dalam status darurat illegal oil.
Fakta bahwa aktivitas ini terjadi tidak jauh dari markas Ditpolairud menunjukkan dugaan kuat adanya pembiaran oleh oknum aparat dan kelalaian lembaga negara, termasuk Pertamina.
“Anehnya transaksi ilegal oil beberapa waktu lalu terjadi di kawasan Ditpolairud, ini pertanda apa? Apakah memang sudah diskenariokan demikian? Sehingga diharapkan agar penanganan hukum bukan hanya pada pelaku sipil tetapi harus diusut keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berwenang terutama yang berhubungan dengan penanganan minyak di wilayah Maluku dalam hal ini adalah pihak pertamina harus dimintai pertanggung jawaban karena ini juga bagian dari bentuk kelalaian dari institusi Pertamina,” ujar Rumakat.
“Bila praktik ini dibiarkan, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tapi juga menciptakan pasar gelap yang mengancam stabilitas sosial dan hukum di daerah terutama Provinsi Maluku,” imbuhnya.
Dia menambahkan, penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Harus ada penyelidikan tuntas atas jaringan ilegal ini, termasuk dugaan kuat keterlibatan internal Pertamina dan aparat penegak hukum.
Lanjutnya, ditengah kondisi minyak dunia yang semakin terpuruk, justru bisnis minyak gelap terjadi secara gila-gilaan di kawasan Timur terutama Maluku. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah bersikap tegas.
“Jika negara gagal mengendalikan distribusi energi di daerah, maka wacana kedaulatan energi nasional akan jadi ilusi belaka,” cetusnya.
Fadel menegaskan, jaringan bisnis gelap minyak ini terjadi karena memang lemahnya pengawasan di wilayah perairan.* (03-M)
