Ambon,Tajukmaluku.com-Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi, termasuk GP Ansor-Banser Maluku, KNPI Maluku, OKP Cipayung Plus Kota Ambon, dan organisasi mahasiswa lainnya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Polda Maluku. Senin, (23/12/2024).
Aksi ini merupakan respons atas tindakan represif yang dilakukan oleh tiga oknum Polisi KPYS Ambon terhadap Rizal Taufik Serang, kader GP Ansor Maluku, yang terjadi pada Jumat pekan lalu.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Malra, Amsir Renoat dalam kapasitasnya sebagai salah satu orator, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menuntut keadilan bagi korban serta mendesak adanya evaluasi menyeluruh di tubuh Polri di Maluku.
Tindakan kekerasan yang dipertontonkan oleh aparat kepolisian tidak hanya melukai Rizal Taufik Serang, tetapi juga mencederai nilai-nilai esensial dari institusi Polri itu sendiri,” ujar Amsir Renoat dalam orasinya.
Renoat menyebutkan, Polri yang lahir dari semangat reformasi seharusnya menjadi lembaga penegak hukum yang humanis dan profesional. Namun, tindakan represif yang berulang kali dilakukan oleh oknum aparat justru memperlihatkan bahwa reformasi internal Polri masih jauh dari harapan.
“Polri seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, tindakan arogansi dan budaya premanisme yang dipertontonkan oleh segelintir oknum membuat institusi ini semakin kehilangan legitimasi moralnya,” tambahnya.
Menurut Kader Ansor-Banser Ambon ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Tri Brata, yang merupakan pedoman etik bagi setiap anggota Polri. Ia menilai, tanpa evaluasi yang serius, Polri akan terus terjebak dalam dinamika yang kontraproduktif dengan cita-cita reformasi.
Aksi kekerasan yang dilakukan terhadap Rizal Taufik Serang menunjukkan perlunya penyegaran di tubuh Polri, khususnya di Maluku. Amsir menyatakan bahwa langkah konkret harus segera diambil oleh Kapolri untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Institusi yang menjadi penjaga hukum dan keadilan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Jika tidak ada reformasi nyata, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap Polri. Bahkan, wacana mengembalikan Dwi fungsi ABRI atau Polri dibawa kendali Kemendagri kembali relevan untuk didiskusikan,” tegasnya.
Amsir juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap selaras dengan visi Kapolri yang mengkampanyekan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan). Dalam hal ini, tindakan represif terhadap Rizal Taufik Serang jelas berlawanan dengan misi tersebut.
“Tindakan represif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Polri harus tetap humanis agar misi Presisi tidak hanya menjadi jargon kosong,” katanya.
Melalui aksi solidaritas ini, massa menuntut agar Kapolda Maluku segera memberikan keadilan kepada Rizal Taufik Serang dan menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terlibat. Selain itu, mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh di jajaran Polri Maluku.
“Penyegaran di tubuh Polri bukan hanya demi institusi itu sendiri, tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik yang kian memudar. Kami menunggu langkah nyata dari Kapolri untuk membuktikan komitmennya terhadap reformasi Polri,” pungkas Amsir.
Aksi ini berakhir damai, massa aksi pun menuju Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk pembacaan serta penyerahan point tuntutan kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku. *Redaksi
