Tual,Tajukmaluku.com- Pemerintah Kota Tual di bawah kepemimpinan Wali Kota Hi. Akhmad Yani Renuat dan Wakil Walikota Hi. Amir Rumra terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender di daerah bertajuk Maren tersebut.
Bentuk nyata dari komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Sosialisasi Hak-Hak Perempuan” yang digelar di Aula Balai Kota Tual, Selasa (22/4/2025/, dengan melibatkan 150 peserta dari unsur organisasi perempuan, kepala OPD terkait, para camat dan lurah se-Kota Tual.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hi. Akhmad Yani Renuat menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintahannya. Ia menyebut, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama secara kolaboratif lintas sektor.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dari upaya terstruktur dan masif dalam memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan,” ujar Renuat.
Untuk mempercepat akses layanan aduan kekerasan, pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Tual juga resmi meluncurkan Hotline Call Center SAPA 129, milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang akan terkoneksi dengan sistem di Kota Tual. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan aduan melalui nomor WhatsApp resmi Dinas P3AP2KB Kota Tual di 0812-4860-3575.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yang juga Ketua Panitia kegiatan, Nurhamsa Mandak, SKM., M.Kes., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Komnas Perempuan dan regulasi nasional dalam upaya mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ini Pertama kali di Maluku, Inisiatif Pemda melalui Dinas P3AP2KB, untuk merespon tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami juga ingin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Edukasi ini penting agar seluruh elemen paham dan peduli,” ujar Nurhamsa.
Data nasional dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 15.309 kasus, meningkat menjadi 16.239 kasus pada 2024. Di Kota Tual sendiri, selama tiga tahun terakhir (2022–2024) tercatat 103 kasus, dan hingga April 2025, terdapat 5 kasus yang dilaporkan—3 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 terhadap anak.
Merespons fakta tersebut, Wali Kota Renuat mengajak seluruh elemen untuk membangun jejaring koordinasi yang solid, mulai dari tingkat keluarga, RT, kelurahan, hingga OPD, guna menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi.
“Kita butuh sinergitas kebijakan, program, dan aksi nyata. Penanganan korban harus cepat dan tepat, dengan pendekatan yang humanis namun tetap tegas dalam menindak pelaku. Mari kita tanamkan nilai kasih sayang dan karakter dalam keluarga kita,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), agar lebih optimal dalam memberikan pendampingan dan penyelesaian kasus.
Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi lintas sektor juga pintu masuk untuk mengurangi segala bentuk kekerasan, serta mempercepat terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Kota Tual.*(01-F)
