Breaking News
light_mode

Gubernur Sebut Dana Hibah hingga Pokir DPRD Jadi Perhatian Bersama Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Cegah Korupsi

  • account_circle Admin
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 18
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon, Tajukmaluku.com-Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi risiko korupsi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran, fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Boyke Martz Siagian, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, antara lain mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Gubernur.

Hendrik menambahkan, seluruh kesepakatan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing pihak. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan sesuai kewenangannya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan serta kolaborasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjelaskan bahwa sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Bahkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen.

Karena itu, KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran yang telah menyatakan kesediaan melakukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara rapat, dengan tindak lanjut yang harus dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.

KPK secara khusus menyoroti tiga area utama yang perlu mendapat perhatian, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Pada aspek perencanaan pembangunan, pembenahan diarahkan pada mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari sisi prosedur maupun substansinya. Sementara pada belanja hibah, diperlukan penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun pada sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KPK juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi dan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Warga di Dusun Katapang SBB Diduga Dibakar Orang Tak Dikenal

    Rumah Warga di Dusun Katapang SBB Diduga Dibakar Orang Tak Dikenal

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SBB,Tajukmaluku.com-Sebuah rumah tinggal milik warga di Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, hangus terbakar pada Kamis malam (22/5/2026) sekitar pukul 19.00 WIT. Peristiwa tersebut diduga kuat akibat unsur kesengajaan atau pembakaran oleh orang tak dikenal. Rumah yang terbakar diketahui milik pasangan suami istri, Fitria Samal dan Jamblu Apiutung. Berdasarkan keterangan keluarga, […]

  • PLN Jaga Pelayanan Listrik Tetap Andal, Tarif Listrik Triwulan IV Tidak Naik

    PLN Jaga Pelayanan Listrik Tetap Andal, Tarif Listrik Triwulan IV Tidak Naik

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik […]

  • Harumkan Nama Maluku di Kancah Nasional, Kanwil Kemenag Bangga Mewar Raih Juara di PAI FAIR 2025

    Harumkan Nama Maluku di Kancah Nasional, Kanwil Kemenag Bangga Mewar Raih Juara di PAI FAIR 2025

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Salah satu peserta yang tergabung dalam kontingen PAI FAIR 2025 dari Provinsi Maluku, Rizky Atharik Mewar berhasil meraih Juara II Nasional Lomba Pidato Islam Tingkat SMP pada ajang PAI FAIR “Knowledge and Character Competition 2025” yang berlangsung di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (2/12/2025). Siswa SMP Negeri 9 Kabupaten Buru ini menjadi […]

  • Daud Marasabessy Dilantik jadi Dekan FISIP Unidar Ambon: Komitmen Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

    Daud Marasabessy Dilantik jadi Dekan FISIP Unidar Ambon: Komitmen Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Moh. Daud Marasabessy dilantik dan diambil sumpah untuk mengemban jabatan sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Darussalam (UNIDAR) Ambon. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola fakultas serta peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam sambutannya usai dilantik, Moh. Daud Marasabessy menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran kelembagaan FISIP […]

  • DPRD Maluku Sampaikan Aspirasi Strategis ke Kementerian PUPR untuk Percepatan Infrastruktur

    DPRD Maluku Sampaikan Aspirasi Strategis ke Kementerian PUPR untuk Percepatan Infrastruktur

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan penting dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pertemuan tersebut berlansung pada, Kamis (16/1/2025). Dalam pertemuan tersebut sejumlah aspirasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Maluku disampaikan, Agenda ini bertujuan untuk mendukung program nasional, termasuk swasembada pangan dan peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, serta program […]

  • Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti

    Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Dalam proses sertipikasi tanah, sekarang masyarakat tak perlu lagi menebak-nebak kapan tanah akan diukur. Sejak ada layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat kini bisa mengetahui jadwal pasti sejak awal sehingga bisa menyesuaikannya dengan kegiatan sehari-hari. Kemudahan itu dirasakan Ratna S. Husain, warga Kota Ternate, saat mengurus pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Ternate. “Program […]

expand_less