3 Organisasi Mahasiswa Resmi Laporkan Abdullah Vanath ke Kejari Atas Dugaan Penggelapan Aset Daerah
- account_circle Admin
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 28
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon, Tajukmaluku.com-Tiga organisasi mahasiswa resmi melaporkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas dugaan penggelapan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) , Senin (16/11/2026).
Ketiga organisasi itu yakni Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Maluku.
Dalam laporan tersebut, para pelapor menduga adanya penguasaan aset daerah secara tidak sah oleh Abdullah Vanath.
Aset yang dimaksud adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten SBT yang hingga saat ini diduga masih dikuasai dan tidak dikembalikan ke Pemerintah Daerah, meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemkab SBT.
“Kami datang ke Kejati Maluku bukan untuk menuduh secara personal. Kami datang membawa laporan berdasarkan data. Aset itu adalah Barang Milik Daerah, dibeli pakai uang rakyat, tercatat dalam LKPD Pemkab SBT, tapi secara fisik tidak ada di Pemda,” ujar Ali Anzalta selaku Koordinator dalam keterangan persnya.
Dijelaskan, sebelumnya pada tanggal 13 November 2026 saudara Abdullah Vanath telah memenuhi Panggilan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dalam rangka mengklarifikasi serta mengembalikan sebagian Barang Milik Daerah sebanyak 4 Unit Mobil Dinas yang masih dikuasai tanpa hak oleh yang bersangkutan.
“Pengembalian Aset Milik Daerah tidak serta-merta menghilangkan Pidananya. Sekalipun telah mengembalikan 4 Unit Mobil Dinas dari total sebanyak 11 Unit Mobil Dinas berdasarkan LKPD, bukan berarti pertanggungjawaban hukum atas penguasaan aset daerah tanpa hak selama 11 (sebelas) Tahun itu gugur,” tegas Slamet Basuki Notanubun Ketua Umum PKC PMII Maluku.
Dalam laporan pengaduan, pelapor menyertakan sejumlah dasar:
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab SBT yang mencatat aset kendaraan dinas tersebut masih sebagai Barang Milik Daerah.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan adanya aset yang tidak jelas keberadaan dan penguasaannya.
- Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah* yang mewajibkan setiap aset yang sudah tidak digunakan pejabat harus segera dikembalikan.
Menurut pelapor, penguasaan aset daerah oleh pihak yang tidak berhak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, baik dari nilai aset itu sendiri maupun dari hilangnya manfaat aset selama bertahun-tahun.
Dalam laporan tersebut, BADKO HMI Maluku, PKC PMII Maluku, dan BEMNUS Maluku menyampaikan tiga tuntutan kepada Kejati Maluku:
- Segera melakukan penyelidikan atas dugaan penggelapan aset daerah Pemkab SBT tersebut.
- Memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan aset tersebut, termasuk Saudara Abdullah Vanath.
- Mengamankan dan menarik kembali seluruh aset daerah yang masih dikuasai pihak tidak berhak untuk dikembalikan kepada Pemkab SBT.
“Jika Kejati tidak bergerak, kami akan anggap ada pembiaran. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai aset rakyat SBT kembali,” tegas Farhan Tukmuli perwakilan BEMNUS Maluku.
Ketiga organisasi mahasiswa juga menyatakan siap mengawal proses hukum ini dan akan melakukan aksi lanjutan apabila dalam waktu yang wajar tidak ada perkembangan penanganan dari Kejati Maluku.
BADKO HMI Maluku, PKC PMII Maluku, dan BEMNUS Maluku menegaskan bahwa laporan ini adalah bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka berharap Kejati Maluku dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.*(01-F)
- Penulis: Admin




Saat ini belum ada komentar