Ambon,Tajukmaluku.com-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah resmi dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali menampakkan diri di sejumlah daerah. Aksi pengibaran bendera HTI di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang, serta penyebaran buletin bernuansa khilafah, menjadi sinyal bahwa kelompok ini masih beroperasi secara terselubung.
Menanggapi fenomena ini, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, dengan tegas mengecam segala bentuk aktivitas HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
HTI: Ancaman yang Tak Pernah Padam
HTI masih bergerak melalui jaringan bawah tanah dengan berbagai modus operandi. Salah satu pola yang digunakan adalah menyusup ke organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga komunitas keagamaan. Mereka kerap menggunakan isu-isu sosial untuk menarik simpati, sebelum kemudian menyebarkan narasi sistem khilafah sebagai solusi atas problematika bangsa.
“Kami melihat bahwa HTI mencoba mengelabui publik dengan dalih dakwah dan syiar Islam, padahal agenda mereka jelas, yaitu mengganti sistem negara kita dengan khilafah,” ujar Ridwan.
Menurutnya, eksistensi HTI yang masih berkeliaran di berbagai daerah adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara.
GP Ansor Maluku: Tegas Menolak Radikalisme
GP Ansor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) memiliki komitmen kuat dalam menjaga Pancasila dan NKRI. H. Ridwan Nurdin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap ancaman ideologi transnasional seperti HTI.
“Kami di Maluku siap menjadi benteng terakhir melawan ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. GP Ansor akan terus mengawal, mengedukasi masyarakat, dan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa HTI benar-benar hilang dari bumi Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, PW GP Ansor Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan tokoh agama, untuk bersatu melawan penyebaran paham radikal yang berpotensi memecah belah bangsa.
HTI dan Strategi Politik Terselubung
HTI tidak sekadar mengedarkan propaganda berbasis agama, tetapi juga mulai membangun simpul-simpul politik. Beberapa eks anggota HTI terpantau berusaha masuk ke struktur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan guna menyebarkan paham mereka secara sistematis.
“Kami tidak bisa membiarkan mereka bersembunyi di balik topeng demokrasi sementara agenda mereka justru merusak fondasi kebangsaan kita. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak lebih tegas,” kata Ridwan.
Tuntutan kepada Pemerintah dan Aparat Keamanan
PW GP Ansor Maluku mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk:
- Menindak tegas segala bentuk aktivitas yang mengarah pada kebangkitan HTI.
- Mengawasi secara ketat ruang-ruang yang berpotensi disusupi oleh paham radikal.
- Mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh propaganda yang bertentangan dengan Pancasila.
Jangan sampai kita terlena dan membiarkan HTI kembali mengakar di masyarakat. Ini bukan sekadar isu agama, ini ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” Tutup, pemilik jargon Si songko tinggi.*Redaksi
