Breaking News
light_mode

International Women’s Day 2025: Aksi Bisu, dan Duka Perempuan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
  • visibility 165
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Foto: Massa Aksi Bisu International Woman’s Day 2025, Ambon, Maluku

Ambon,Tajukmaluku.com– “Indonesia boleh gelap tapi perempuan adalah cahaya yang tidak akan padam“. Demikian sorak perlawanan yang digaungkan para perempuan Maluku dalam Aksi Bisu memperingati International Women’s Day (IWD) di Bundaran Poka, Kota Ambon (10/3/2025).

Gerakan aktivis perempuan yang diprakarsai oleh Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Polnam, Kohati Komisariat Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Saintek Unpatti dan Kohati Komisariat Isip Unpatti diharapkan dapat menjadi katalisator bagi wacana dan isu keberdayaan perempuan.

Koordinator lapangan (Korlap), Zahwa Kalderak, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk protes dan gambaran dari bagaimana suara dan peran perempuan yang sering kali diabaikan, baik dalam hukum, kebijakan, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Perubahan sosial memerlukan katalis dan gerakan perempuan yang ada saat ini dapat menjadi katalis itu sendiri.

Dengan memilih aksi bisu, para peserta aksi menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak berbicara, tetapi ketidakadilan yang mereka alami tetap harus didengar. Dunia perlu memahami peran dan keterampilan perempuan dalam mempertahankan identitas kulturalnya.

Sejarah International Women’s Day

Dalam sejarahnya, peringatan International Women’s Day bermula dari perjuangan melawan penindasan terhadap kaum perempuan yang terjadi hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1908, perempuan semakin aktif menyuarakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang mereka alami melalui berbagai kampanye. 

Gerakan ini semakin mendapat perhatian ketika sekitar 15.000 perempuan di New York, Amerika Serikat, melakukan aksi demonstrasi menuntut hak-hak mereka, termasuk upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih manusiawi, dan hak untuk memilih dalam pemilu.

Setahun kemudian, pada 1909, Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun-tahun berikutnya, Kopenhagen, Denmark, menjadi tuan rumah konferensi internasional bagi pekerja perempuan.

Dalam konferensi tersebut, Clara Zetkin, pemimpin Women’s Office dari Partai Sosial Demokrat di Jerman, mengusulkan ide untuk menetapkan Hari Perempuan Internasional.

Pada tahun 1911, peringatan ini pertama kali dihormati di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss pada tanggal 19 Maret. Sementara itu, antara tahun 1913 dan 1914, perempuan di Rusia merayakan Hari Perempuan pertama mereka pada 23 Februari.

Hingga akhirnya diputuskan bahwa tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional yang diterima secara global. PBB secara resmi memperingati hari ini untuk pertama kalinya pada tahun 1975.

Duka Perempuan yang Disampaikan Dalam Aksi Bisu

Ketidakadilan yang Masih Merajalela

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat tanpa keadilan bagi korban, kerentanan Pekerja Rumah Tangga (PRT), masalah krisis Iklim, undang-undang terkait masyarakat adat, bullying atau perundungan yang dialami perempuan. Masih banyaknya diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja, pendidikan, dan kebijakan publik.

Menuntut Perubahan Nyata

Mendorong implementasi yang lebih tegas terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Meminta akses yang lebih baik terhadap keadilan dan layanan bagi korban kekerasan seksual dan KDRT.
Menuntut kesetaraan gender dalam ruang publik dan kebijakan pemerintah.
Memperjuangkan kebebasan berekspresi dan hak perempuan untuk bersuara tanpa takut dikriminalisasi atau dikucilkan.

Simbolisme Perlawanan

Massa aksi menggunakan pakaian hitam sebagai simbol duka atas ketidakadilan yang dialami perempuan. Dan masker di mulut untuk menggambarkan bagaimana suara perempuan sering dibungkam.
Poster dan tulisan berisi deskripsi tentang hak-hak perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

International Women’s Day dirayakan setiap tanggal 8 Maret. Bertujuan untuk memperingati pencapaian sosial, ekonomi, budaya, politik, dan perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia.

Peringatan Hari Perempuan internasional yang dilaksanakan ini, bisa menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan masih jauh dari selesai.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada Bau Tidak Sedap Dalam Seleksi Jabatan BUMD PDAM Ambon, GARDA NKRI Desak Akuntabilitas

    Ada Bau Tidak Sedap Dalam Seleksi Jabatan BUMD PDAM Ambon, GARDA NKRI Desak Akuntabilitas

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang harus diterapkan oleh setiap perusahan untuk memastikan kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal inilah yang harus jadi prinsip dalam seleksi jabatan seperti di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. Dalam proses seleksi jabatan BUMD PDAM kota Ambon, tercium bau tak sedap, […]

  • DPRD Maluku Tunggu Hasil Audit BRI: Desak Segera Diumumkan

    DPRD Maluku Tunggu Hasil Audit BRI: Desak Segera Diumumkan

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Maluku mendesak Bank Rakyat Indonesia (BRI) segera mengumumkan hasil audit internal terkait dugaan fraud pada Program Kredit Cepat (Kece) di Unit Pasahari yang hingga kini belum diterima secara resmi oleh lembaga legislatif. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim BRI wilayah Makassar. Meski demikian, ia memastikan […]

  • Kota Tual Jadi yang Pertama di Indonesia Sosialisasikan Perpres 46/2025. Walikota Tegaskan Desa Jadi Garda Terdepan Pembangunan

    Kota Tual Jadi yang Pertama di Indonesia Sosialisasikan Perpres 46/2025. Walikota Tegaskan Desa Jadi Garda Terdepan Pembangunan

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tual, Tajukmaluku.com-Untuk pertama kalinya di Indonesia, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi digelar dan Kota Tual menjadi daerah perdana di Indonesia yang melaksanakannya, bahkan sebelum daerah-daerah lain mengambil langkah serupa. Dalam sambutannya Walikota Tual, Hi Akhmad Yani Renuat menegaskan bahwa kepercayaan menjadikan Tual sebagai tuan rumah sosialisasi pertama di […]

  • Gerak Cepat PLN UP3 Ambon Menuju Nusalaut Atasi Gangguan Kelistrikan, Dipastikan Jumat Malam Listrik Kembali Nyala

    Gerak Cepat PLN UP3 Ambon Menuju Nusalaut Atasi Gangguan Kelistrikan, Dipastikan Jumat Malam Listrik Kembali Nyala

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com- PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon bergerak cepat menuju ke Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) untuk memperbaiki sistem kelistrikan di kawasan tersebut. Pasalnya, terjadi gangguan yang mengakibatkan kabel Opstik jebol dari trafo step up ke incoming. Pemadaman sementara pun dilakukan agar proses […]

  • DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Holistik menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Polri di Bawah Presiden: Amanat Sejarah dan Konstitusi”, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman publik mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus merespons berbagai wacana yang berkembang terkait independensi dan tata kelola institusi kepolisian. FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber […]

  • Benhur Watubun Minta Aktivitas Pertambangan PT Batu Licin Dihentikan

    Benhur Watubun Minta Aktivitas Pertambangan PT Batu Licin Dihentikan

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun meminta aktivitas pertambangan oleh PT. Batu Licin Beton Asphalt (BBA) di Kabupaten Maluku Tenggara, harus dihentikan karena tidak punya izin reklamasi. Dikatakan, perusahaan yang melakukan penambangan material tanah timbunan dan batuan tersebut, diketahui telah mengeruk setengah kawasan dari salah satu pulau di Ohoi Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, dan membuat […]

expand_less