Ambon,TajukMaluku.com– Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang bagi proses hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan di Maluku. Ia menekankan pentingnya pengolahan hasil pertanian di dalam daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Hidayat menyoroti permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pemasaran hasil pertanian, khususnya kelapa. Ia mencontohkan, Provinsi Maluku Utara yang telah memiliki pabrik pengolahan santan, sehingga hasil kelapa tidak perlu lagi dikirim keluar dalam bentuk mentah.
“Kalau Maluku memiliki satu saja pabrik pengolahan kelapa, maka kita tidak perlu lagi mendatangkan produk turunan dari luar. Hasil produksi bisa diolah dan dipasarkan di dalam Maluku saja,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).
Namun menurut Hidayat, salah satu kendala besar adalah ketiadaan data yang akurat terkait stok bahan baku. Ia mengungkapkan bahwa saat rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, DPRD tidak memperoleh data yang pasti mengenai jumlah produksi maupun kebutuhan daerah.
“Kita tidak tahu berapa stok bahan baku yang kita miliki. Saat kita minta data dari dinas, tidak ada yang bisa memberikan angka pasti. Semua masih bersifat asumsi, bukan data riil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya data mengenai kebutuhan energi rumah tangga dan transportasi, seperti minyak tanah.
“Data kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah pun tidak tersedia, begitu juga dengan sektor transportasi. Padahal ini penting untuk perencanaan,” tambahnya.
Saat ini, penjualan hasil pertanian seperti kelapa, cokelat, dan kelapa sawit di Maluku masih terbatas di pasar lokal dan domestik.
Hidayat menegaskan, perlunya langkah nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi agar hasil pertanian Maluku memiliki daya saing dan manfaat ekonomi yang lebih besar.*(03-M)
