Breaking News
light_mode

Temui Gubernur Maluku Utara, PLN UIW MMU Komitmen Perkuat Sinergi Pembangunan Kelistrikan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
  • visibility 229
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sofifi,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan kunjungan audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, pada Sabtu (26/4).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal dan merata.

Dalam pertemuan tersebut, PLN UIW MMU menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi fokus utama, di antaranya adalah kesiapan pembangkit listrik di seluruh sistem kelistrikan yang tersebar di Provinsi Maluku Utara serta rencana pengembangannya ke depan.

PLN UIW MMU menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik guna menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Selain itu, rencana pembangunan jaringan listrik juga menjadi topik utama pembahasan, terutama dalam upaya menaikkan rasio desa berlistrik (RDB) dan rasio elektrifikasi (RE) di Maluku Utara. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah, termasuk wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula, menyatakan bahwa PLN berkomitmen mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

“PLN terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan memperluas jangkauan listrik ke desa-desa yang belum terlistriki. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi program ini,” ungkap Awat.

Untuk diketahui, kondisi sitem kelistrikan dałam keadaan normal. Pada Sistem Ternate – Tidore beban puncak tertinggi tahun 2025 adalah sebesar 46,17 MW dengan bauran energi pembangkit terdiri dari 77 persen Bahan Bakar Minyak dan 23 persen Batubara.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, direncanakan pada 2026 dan 2027, pembangunan PLTMG Ternate 2 dan PLTMG Tidore dengan kapasitas masing-masing sebesar 20 MW, akan dibangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Ternate Tidore. Di samping itu, tercatat bahwa Maluku Utara memiliki sejumlah potensi pembangkit EBT yang direncanakan untuk dikembangkan juga, diantaranya:

  1. PLTP Telaga Ranu 10 MW
  2. PLTP Gunung Hamiding I 20 MW
  3. PLTP Gunung Hamiding II 200 MW
  4. PLTP Akesahu 10 MW, dan beberapa pengembangan EBT lainnya.

Pengembangan pembangkit berbasis EBT ini menjadi bagian integral dari transformasi energi nasional sekaligus mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya PLN dalam memperluas akses energi di wilayahnya.

“Ketersediaan listrik yang stabil dan merata sangat krusial untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana-rencana strategis PLN di Maluku Utara, termasuk kami akan mendukung PLN dalam hal biaya penyediaan dan pemasangan listrik gratis bagi warga prasejahtera di daerah kami,” tegas Gubernur Sherly.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap sinergi yang terjalin dapat menjadi motor penggerak dalam percepatan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Maluku Utara melalui kehadiran energi listrik yang andal dan berkeadilan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD Gasmen Minta Kapolda Maluku Tindak Tegas Pejabat Polri yang Belum Melaporkan LHKPN

    DPD Gasmen Minta Kapolda Maluku Tindak Tegas Pejabat Polri yang Belum Melaporkan LHKPN

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPD Gerakan Sahabat Komandan (Gasmen) Maluku, M. Rifqi Derlen, meminta Kapolda Maluku untuk menindak tegas pejabat Polri, khususnya para Kapolres di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku, yang diduga hingga kini belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi […]

  • DPRD Maluku Ingatkan Penempatan PPPK Harus Sesuai Bidang Kompetensi

    DPRD Maluku Ingatkan Penempatan PPPK Harus Sesuai Bidang Kompetensi

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Provinsi Maluku ingatkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai bidang kompetensi yang dimiliki masing-masing. Hal itu agar meminimalisir penempatan yang dilakukan asal-asalan atau berdasarkan kepentingan tertentu. Ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di seluruh instansi pemerintahan dibawah kewenangan Pemprov Maluku. Hal itu disampaikan […]

  • Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

    Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami […]

  • Gubernur Bali Apresiasi Gerak Cepat PLN Atasi Gangguan Kelistrikan

    Gubernur Bali Apresiasi Gerak Cepat PLN Atasi Gangguan Kelistrikan

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar,Tajukmaluku.com-Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi gerak cepat PT PLN (Persero) dalam mengatasi gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di Bali pada Jumat (2/5). Sejak awal terjadinya gangguan, dirinya menjelaskan bahwa PLN langsung menindaklanjuti dengan menggelar rapat virtual. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga terus melaporkan tiap perkembangan upaya pemulihan sistem kelistrikan sejak awal gangguan terjadi […]

  • DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Holistik menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Polri di Bawah Presiden: Amanat Sejarah dan Konstitusi”, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman publik mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus merespons berbagai wacana yang berkembang terkait independensi dan tata kelola institusi kepolisian. FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber […]

  • ATR/BPN Dekat Permudah Akses Masyarakat Dapatkan Layanan Pertanahan

    ATR/BPN Dekat Permudah Akses Masyarakat Dapatkan Layanan Pertanahan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-ATR/BPN Dekat mengubah pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Program tersebut menghadirkan layanan pertanahan menggunakan mobil keliling yang dibuka di tengah masyarakat, termasuk di kantor-kantor desa. Dengan ATR/BPN Dekat, masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan petugas dan memperoleh informasi maupun layanan pertanahan tanpa harus selalu datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). “Saya warga Desa Sukasari, alhamdulillah dengan […]

expand_less