Breaking News
light_mode

Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
  • visibility 196
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang resmi diluncurkan Pemerintah sebagai acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam dokumen strategis ini, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76% sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, RUPTL 2025-2034 merupakan rujukan penting ketenagalistrikan nasional yang akan menjadi landasan Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.

“Kalau kita disiplin jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target RUKN (Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional) terhadap energi terbarukan. Yang penting kita konsisten,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5).

Dalam RUPTL terbaru ini, lanjut Bahlil, Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76% atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW. Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

Sementara porsi energi fosil hanya mencakup sekitar 24% dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.

”Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga kita sudah hitung secara seksama,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan, pengembangan kapasitas pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan ada penambahan kapasitas sebesar 27,9 GW yang terdiri atas 12,2 GW EBT, yakni 3,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 GW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 0,5 GW Pembangkit Listrik Bioenergi, dan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 3 GW. Selain itu, penambahan 9,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Gas, dan 3,5 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap rendah emisi dari proyek yang telah masuk tahap penyelesaian konstruksi juga dilakukan.

“Lalu memasuki lima tahun berikutnya, dari total 41,6 GW rencana penambahan kapasitas pembangkit, bauran EBT dan penyimpanan energi akan menopang sebesar 37,7 GW atau sekitar 90% dari total kapasitas. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW berasal dari pembangkit berbasis fosil,” jelas Bahlil.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menegaskan kesiapan PLN dalam melaksanakan implementasi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah ini. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang efisien dan terjangkau dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menjalankan RUPTL 2025-2034. Melalui RUPTL terhijau ini, PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Darmawan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Marthinus Hukom: Merdeka itu Bebas dari Korupsi dan Ketidakadilan

    Marthinus Hukom: Merdeka itu Bebas dari Korupsi dan Ketidakadilan

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Makna kemerdekaan Indonesia tidak semestinya berhenti pada pemahaman bahwa bangsa ini telah terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan, dalam makna yang lebih hakiki, harus diwujudkan melalui kehidupan bangsa yang mandiri, adil, bermartabat, sejahtera, dan terbebas dari berbagai bentuk penindasan. Merdeka itu Indonesia harus bebas dari korupsi dan penegakkan keadilan dalam semua level. Pandangan kritis tersebut disampaikan Komjen […]

  • DPRD Maluku Ingatkan Seleksi Akpol 2026 Harus Profesional dan Tanpa Intervensi Pihak Manapun

    DPRD Maluku Ingatkan Seleksi Akpol 2026 Harus Profesional dan Tanpa Intervensi Pihak Manapun

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela ingatkan tahapan seleksi penerimaan calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Polda Maluku harus profesional, objektif, dan tanpa intervensi pihak manapun. “Saya berharap seleksi Akpol harus benar-benar profesional dan transparan. Jangan lagi ada jalur titipan,” kata Sarimanela, Senin (25/5/2026). Menurutnya, seluruh tahapan seleksi […]

  • PLN UIW MMU dan Kopdes Merah Putih Dorong Optimalisasi UMKM dan Elektrifikasi Desa di Maluku Utara

    PLN UIW MMU dan Kopdes Merah Putih Dorong Optimalisasi UMKM dan Elektrifikasi Desa di Maluku Utara

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Halut,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan rasio elektrifikasi dan pemberdayaan masyarakat desa di Maluku Utara. General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa listrik memiliki peran strategis dalam mendorong produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa. […]

  • Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

    Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) malam. Di tengah kondisi tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri, mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena sebagian […]

  • Komisi II DPRD Ambon Desak Mutasi Kepala SD Negeri 90

    Komisi II DPRD Ambon Desak Mutasi Kepala SD Negeri 90

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi II DPRD Kota Ambon mengeluarkan rekomendasi tegas agar Kepala Sekolah SD Negeri 90 segera dimutasi. Keputusan ini diambil setelah berbagai persoalan internal sekolah yang berlarut-larut dan semakin memburuk, tanpa ada penyelesaian konkret. Sekretaris Komisi II, Hadiyanto Junaidi, menegaskan bahwa kondisi psikologis dan mental para guru di SD Negeri 90 sudah tidak kondusif. Ketidaknyamanan yang […]

  • Pasang dan Jaga Patok Batas, Langkah Sederhana Cegah Sengketa dan Praktik Mafia Tanah

    Pasang dan Jaga Patok Batas, Langkah Sederhana Cegah Sengketa dan Praktik Mafia Tanah

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Sengketa batas bidang tanah masih menjadi salah satu persoalan pertanahan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggalakkan Gerakan Masyarakat. Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemasangan dan pemeliharaan patok batas bidang tanah […]

expand_less