Breaking News
light_mode

Diduga jadi Mafia Tambang, Aliansi Mahasiswa Bupolo Desak Polda Maluku Pecat Ipda Muhammad Naim Uslan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 223
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Aliansi Mahasiswa Bupolo Kabupaten Buru mendesak Polda Maluku untuk memecat Ipda Muhammad Naim Uslan yang kini bertugas di Polres Pulau Buru.

Desakan itu disampaikan lantaran yang bersangkutan diduga kuat terlibat sebagai mafia tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

“Kapolda Maluku harus menindak Muhammad Naim Uslan atas dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam operasi ilegal tambang Gunung Botak,” kata Ketua Aliansi Mahasiswa Bupolo, Viky Besan, Jumat (9/1/2026).

Lanjutnya, Ipda Muhammad Naim Uslan terindikasi membiarkan masyarakat melakukan operasi tambang ditengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sudah mengeluarkan instruksi pemberhentian operasi.

Namun, Naim Uslan membiarkan operasi berjalan dengan meminta imbalan (keuntungan) dari para penambang.

“Bahkan, operasi penambangan berlangsung pada pos yang dibackup oleh Naim Uslan. Setiap malam ada mobil yang terlihat mengangkut material,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berencana melakukan aksi demonstrasi di depan Polda Maluku dalam waktu dekat.

Aksi tersebut dilakukan berdasarkan bukti yang dikantongi para mahasiswa, dimana terdapat anggota kepolisian yang diduga ikut terlibat dalam operasi tambang Gunung Botak.

“Dalam aksi demonstrasi nanti kami akan menyerahkan bukti-bukti berupa video keterlibatan yang bersangkutan dalam operasi tambang ilegal tersebut,” tandasnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN Mendapat Apresiasi atas Respons Cepat Pulihkan Kelistrikan di Layanan Publik Bali

    PLN Mendapat Apresiasi atas Respons Cepat Pulihkan Kelistrikan di Layanan Publik Bali

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar,Tajukmaluku.com-Direktur Utama PT PLN (Persero) mengunjungi langsung sejumlah fasilitas publik untuk memastikan operasional layanan tetap berjalan lancar pasca gangguan kelistrikan di Bali yang terjadi pada Jumat (2/5). Respons cepat PLN mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara layanan publik. Direktur Utama RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, dr. I Wayan Sudana, M.Kes., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya […]

  • Ambil Sumpah/Janji 1.322 PNS Baru, Wamen Ossy: Awal Mulainya Tanggung Jawab ASN

    Ambil Sumpah/Janji 1.322 PNS Baru, Wamen Ossy: Awal Mulainya Tanggung Jawab ASN

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengambil sumpah/janji 1.322 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru serta melantik 212 Pejabat Fungsional (Jabfung) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/06/2026). Pengambilan sumpah/janji sekaligus pelantikan ini bukan sekadar seremoni, namun menjadi titik mula seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengabdi […]

  • Sinergi dengan Pemda, PLN Perkuat Akses Listrik Desa di Maluku Tengah

    Sinergi dengan Pemda, PLN Perkuat Akses Listrik Desa di Maluku Tengah

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Masohi,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat desa di Kabupaten Maluku Tengah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan energi berkeadilan hingga ke wilayah desa dan kepulauan. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW […]

  • Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

    Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Kampar,Tajukmaluku.com-Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. “Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa […]

  • Soal Tudingan Miring Pembangunan Asrama Haji, Begini Penjelasan Kemenag Maluku

    Soal Tudingan Miring Pembangunan Asrama Haji, Begini Penjelasan Kemenag Maluku

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Tudingan tak berdasar yang dilayangkan oleh Badan Koordinasi Inisator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Maluku melalui sebaran flayer di berbagai media sosial dibantah Kemenag Maluku. Tim Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setjen Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, Ismail Kaliky menilai poin tuntutan aksi dari Badko Inspira Maluku dalam selebaran itu tidak sesuai dengan fakta administrasi dan cenderung […]

  • Bakal Pensiun jadi Alasan Ibu Kandung Wakil Bupati SBT Bebas Sanksi Disiplin ASN? Ini Respon MCW

    Bakal Pensiun jadi Alasan Ibu Kandung Wakil Bupati SBT Bebas Sanksi Disiplin ASN? Ini Respon MCW

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sekretaris Mollucas Corruption Watch (MCW) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Sabandarlisa Kelilauw angkat bicara terkait alasan bebas sanksi ASN terhadap ibu kandung wakil Bupati SBT, Siti Masita Sandia. Pengacara muda itu menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang […]

expand_less