KNPI Maluku Dorong Kurikulum Berbasis Laut-Pulau dan Apresiasi Bupati Bursel Ditengah Efesinsi

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan masa depan daerah sangat ditentukan dari ruang kelas. Ia mendorong lahirnya kurikulum berbasis laut-pulau sebagai fondasi pembangunan Maluku, sekaligus mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Membangun Daerah dari Ruang Kelas: Peran Pendidikan dan Kepemimpinan dalam Mendorong Pembangunan Daerah Berkelanjutan” yang digelar Himpunan Pelajar Mahasiswa Ambalau (HIPPMAS) Siwar di Hotel Grand Avira, Ambon (11/1/ 2026).

Lewat presentasi berjudul “Pendidikan, Kurikulum, dan Ideologi: Politik Pengetahuan dari Freire, Apple, Giroux, hingga Bourdieu” ,Arman membedah pemikiran Paulo Freire, Michael W. Apple, Henry Giroux, dan Pierre Bourdieu untuk menggarisbawahi ruang kelas sebagai arena politik yang menentukan arah kepemimpinan dan struktur sosial di masa depan.

“Pendidikan apolitis melahirkan pemimpin apatis. Pendidikan kritis melahirkan pemimpin transformatif,” tegasnya.

Arman juga mengkritik model pendidikan yang hanya menempatkan murid sebagai objek pasif dan guru sebagai otoritas tunggal. Model seperti itu, menurutnya, hanya mencetak kepatuhan prosedural tanpa menanam metode berpikir kritis kepada siswa. Ia mendorong pendekatan dialogis yang berangkat dari realitas masyarakat pesisir dan kepulauan.

Di Buru Selatan dan Maluku secara umum, kata dia, kurikulum nasional kerap mengabaikan sejarah lokal, budaya pesisir, serta pengalaman hidup masyarakat pulau. Ia menyebut fenomena itu sebagai bentuk “official knowledge” yang menyingkirkan karakter sosial tiap-tiap daerah. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan referensi yang jauh dari ruang hidup mereka sendiri.

Karena itu, KNPI Maluku mendorong kurikulum berbasis laut-pulau. Kurikulum ini mengintegrasikan kearifan lokal, sejarah maritim, ekologi pesisir, serta dinamika sosial kepulauan ke dalam pembelajaran.

“Kita ini provinsi kepulauan. Identitas sebagai masyarakat pesisir harus terintegrasikan dalam kurikulum. Laut harus menjadi sekolah, tempat para siswa sandarkan cita-cita mereka.”ujarnya.

Dalam forum tersebut, Arman juga menyampaikan sejumlah poin yang ia sebut sebagai policy brief untuk Buru Selatan.

Pertama, peningkatan literasi sebagai agenda prioritas. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat budaya baca, memperluas akses bahan bacaan kontekstual, dan mengaitkan literasi dengan kearifan lokal.

Kedua, adaptasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah. Ia menekankan pentingnya memasukkan sejarah Ambalau dan Buru Selatan, tradisi pesisir, serta pengetahuan lokal sebagai bagian dari materi ajar.

Ketiga, memotivasi guru untuk meneliti. Guru, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai pelaksana kurikulum. Mereka harus menjadi produsen pengetahuan yang menulis, meneliti, dan memetakan persoalan pendidikan di wilayahnya sendiri.

Keempat, program mobile guru untuk menjawab tantangan geografis. Skema ini ia nilai relevan bagi wilayah kepulauan yang tersebar dan sulit dijangkau, agar distribusi layanan pendidikan tidak mengalami kendala.

Arman juga menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Buru Selatan yang tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas di tengah kebijakan efisiensi. Ia menilai komitmen itu penting agar efisiensi tidak berujung pada pengerdilan sektor strategis.

“Pembangunan berkelanjutan butuh pemimpin hasil pendidikan kritis, bukan output kurikulum teknokratis,” ujarnya, mengutip kembali garis besar materinya.

Bagi KNPI Maluku, membangun daerah dari ruang kelas itu strategi ideologis untuk memastikan Maluku berdiri dengan identitasnya sendiri yakni laut, pulau, dan manusia yang punya nalar kritis.*(01-F)