Ambon,Tajukmaluku.com-Pembangunan inklusif dan distribusi kesejahteraan yang merata dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sosial di Maluku. Dalam konteks masyarakat yang heterogen, peran elit dan tokoh masyarakat sangat menentukan arah pembangunan yang menyentuh seluruh elemen sosial.
Akademisi Fisipol Universitas Pattimura, Amir F. Kutarumalos, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang holistik sebagai instrumen untuk meredam potensi konflik komunal. Dalam keterangannya kepada media Tajukmaluku.com, Senin (28/4), Amir menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan harus memperhitungkan dinamika individu sekaligus sistem sosial yang terus berkembang.
“Pembangunan holistik terjadi melalui pendekatan yang mempertimbangkan semua aspek perkembangan, baik individu maupun sistem sosial. Artinya, pembangunan adalah aspek dasar dan urgen dalam menjaga ruang konflik komunal,” ujar Amir.
Menurut Amir, pembangunan tidak boleh dipersempit hanya pada sektor infrastruktur semata, melainkan harus merangkul pemberdayaan sosial dan penguatan religiusitas masyarakat. Baginya, keterkaitan antaraspek pembangunan, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengelolaan keragaman budaya dan keagamaan, harus diintegrasikan dalam satu pola besar yang konsisten.
“Setiap aspek saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, baik itu sektor pelayanan publik, ekonomi, maupun pengelolaan keragaman sosial yang berakar pada kebudayaan dan keagamaan,” Papar, Amir.
Dalam situasi sosial saat ini, Amir menilai publik membutuhkan kehadiran aktif para elit dan tokoh Maluku untuk duduk bersama, merumuskan pembangunan yang akomodatif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia pun menyoroti pentingnya pertemuan antara mantan Gubernur Maluku, Karel A. Ralahalu, dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Maluku, H. Yamin, beberapa waktu lalu sebagai contoh ruang dialog yang produktif.
“Kondisi Maluku membutuhkan sikap para elit dan tokoh masyarakat untuk duduk semeja, merancang kebijakan dan program pembangunan Maluku yang menyentuh dimensi dasar masyarakat. Nah, pertemuan Pak Karel dan Pak Ka Kanwil Kemenag beberapa hari kemarin itu penting, dan pasti melahirkan poin-poin strategis,” kata Amir.
Amir mengapresiasi kehadiran Karel A. Ralahalu dalam forum tersebut, mengingat rekam jejaknya dalam memperkuat pembangunan kemanusiaan di masa kepemimpinannya. Menurutnya, pertemuan Karel dan H. Yamin bukan sekadar perjumpaan personal, melainkan momentum strategis untuk menyinergikan pengalaman masa lalu dengan kebutuhan pembangunan keagamaan masa depan.
“Jejak pembangunan, konsepsi, dan pendekatan dalam pengambilan kebijakan—bagaimana pembangunan menjadi medium penting menguatkan hubungan-hubungan sosial—itulah substansi dari pertemuan dua tokoh Maluku tersebut,” ujar Amir.
Amir juga menekankan perlunya memperluas ruang partisipasi, tidak hanya bagi para elit politik dan tokoh masyarakat, tetapi juga melibatkan komunitas akademik. Ia mendorong agar studi analisis sosial, budaya, dan keagamaan menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.*(01-F)
