Bappeda MBD Gelar Konsultasi Publik, Matangkan RPJMD 2025-2029
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
- visibility 140
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur,Tajukmaluku.com-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Bappeda Litbang gelar Forum Konsultasi Publik sebagai langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Jumat, (4/7/2025).
Kegiatan ini menandai dimulainya tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda MBD, Simon Dahoklory, S.Sos, M.Si, dalam sambutannya mewakili Bupati, menekankan pentingnya penyusunan RPJMD berbasis data dan analisis yang sistematis.
“RPJMD ini sangat penting, karena menjadi arah kebijakan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan,” ujarnya. Ia mengajak seluruh peserta forum untuk aktif berpartisipasi memberi masukan yang memboboti rancangan dokumen yang tengah disusun.
Forum Konsultasi Publik ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain:
- Perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029: MBD yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal pada wilayah pulau dan gugusan kepulauan.
- Peningkatan kualitas layanan publik.
- Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- Penguatan infrastruktur.
Forum ini dihadiri berbagai unsur lintas sektor, termasuk Ketua DPRD Kabupaten MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Babar Timur, perwakilan dari unsur pendeta, tokoh masyarakat, serta Ketua KNPI MBD.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh para perwakilan peserta yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol keterlibatan aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif.
Dengan pelibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah MBD berharap dokumen RPJMD dan RKPD yang tengah disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadi arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar