Breaking News
light_mode

KAAKI: Ambisi Roby Sapulette, Cermin Buram Birokrasi Ambon

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
  • visibility 112
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Dukungan terhadap Roby Sapulette untuk menjadi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon definitif memantik perdebatan. Bagi sebagian kalangan, ambisi Sapulette dinilai terlalu besar dan tidak diimbangi dengan rekam jejak yang bersih.

“Harusnya publik lebih selektif melihat siapa yang pantas duduk di kursi Sekkot. Jabatan itu sebagai penentu arah dan kuasa anggaran daerah,” ujar Poyo Sohilauw, Direktur Koalisi Aktivis Anti Korupsi Indonesia (KAAKI), kepada Tajukmaluku.com, Senin, (27/102025).

Sohilauw menilai, Sapulette yang kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekkot Ambon, belum layak untuk diangkat menjadi pejabat definitif.

“Ambisinya jadi Sekkot terlihat jelas, tapi publik berhak tahu latar belakangnya. Ini bukan soal like and dislike, tapi soal kredibilitas dan integritas,” tegasnya.

Ia menyoroti rekam jejak Sapulette saat menjabat Asisten III Administrasi Umum di masa Agus Ririmasse sebagai Sekkot dan Bodewin M. Wattimena sebagai Penjabat Wali Kota Ambon.

“Banyak persoalan di masa itu, termasuk dugaan indikasi korupsi yang menyeret sejumlah pejabat, dan nama Roby ikut disebut-sebut. Fakta ini tidak bisa dihapus begitu saja,” kata Sohilauw.

Menurutnya, publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme seleksi Sekkot Ambon nantinya.

“Tahapan seleksi harus transparan dan berani melihat unsur rekam jejak buruk yang bisa berdampak pada kepemimpinan daerah. Jangan sampai pemerintahan kota ini jatuh pada kesalahan yang sama hanya karena menutup mata terhadap masa lalu,” ujarnya.

Sohilauw menegaskan, penilaian terhadap calon Sekkot harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan dalam Permendagri terkait.

“Yang paling krusial dalam penilaian adalah rekam jejak. Jangan hanya formalitas administrasi,” katanya.

Lebih jauh, ia menuding Sapulette sebagai “orang lama” yang memiliki catatan bermasalah.

“Ada dugaan keterlibatan dalam skandal kerugian keuangan daerah yang tidak pernah ditindaklanjuti. Ini seharusnya jadi alarm bagi tim seleksi. Jangan ulangi gagal paham pemerintahan yang sama,” ucapnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sukses Gelar Energize Sport Fest PLN UP3 Ambon Ajak Masyarakat Bergerak Aktif, Kreatif, dan Peduli Lingkungan

    Sukses Gelar Energize Sport Fest PLN UP3 Ambon Ajak Masyarakat Bergerak Aktif, Kreatif, dan Peduli Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dalam semarak bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui PLN UP3 Ambon sukses menggelar PLN Energize Sport Fest, sebuah lomba senam kreasi lagu daerah “Tabola-bole” di Mall Ambon City Center, Sabtu (23/8/2025). Senam bertema Move With Energy berlangsung meriah dengan diikuti oleh sebanyak 22 tim peserta. Mereka […]

  • PLN UIW MMU dan Pemkab Halmahera Utara Siap Kolaborasi Majukan Sistem Kelistrikan dan Industri Daerah

    PLN UIW MMU dan Pemkab Halmahera Utara Siap Kolaborasi Majukan Sistem Kelistrikan dan Industri Daerah

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tobelo,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan kunjungan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (19/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis antara PLN dan pemerintah daerah dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Tobelo […]

  • Dialog Pemuda MIP SBB Failed, KNPI: Siap Kawal Pembangunan SBB dan Maluku

    Dialog Pemuda MIP SBB Failed, KNPI: Siap Kawal Pembangunan SBB dan Maluku

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar kegiatan bertajuk “MIP Failed Buka Puasa Bersama dan Diskusi Pemuda SBB di Kota Ambon” di Graha Ambon Ekspres, Kota Ambon, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Evaluasi Gagalnya Maluku Integrated Port (MIP) di SBB dan Konsolidasi Pemuda untuk Arah Pembangunan Maluku yang Berkeadilan” […]

  • Retribusi PDAM Ambon Dinilai Tak Masuk Akal Jika Air Masih Bermasalah

    Retribusi PDAM Ambon Dinilai Tak Masuk Akal Jika Air Masih Bermasalah

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerhati isu sosial politik Maluku, Ardiman Kelihu, menilai pernyataan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena soal kewajiban retribusi air bersih tidak bisa dilepaskan dari kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang hingga kini masih bermasalah. Ardiman menegaskan, kebijakan retribusi sah secara aturan. Namun, kewajiban membayar harus sejalan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan air […]

  • Sianida Untuk Tambang Gunung Botak Diduga Dapat “Perlindungan” Disperindag Maluku

    Sianida Untuk Tambang Gunung Botak Diduga Dapat “Perlindungan” Disperindag Maluku

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Selama ini Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku diduga diam-diam memberikan ijin penjualan bahan kimia berbahaya jenis B2 untuk sejumlah distributor di Pulau Buru meski perusahaan terkait belum mengantongi izin pertambangan resmi. Salah satu perusahaan yang disebut mendapat keistimewaan itu adalah PT Inti Kemilau Alam. Gudang penyimpanan bahan kimia berbahaya […]

  • Bertemu DPRD, KNPI Minta Bentuk Dewan Pengawas CSR Serta Desak Audit Dana Hibah Rp48,6 Miliar

    Bertemu DPRD, KNPI Minta Bentuk Dewan Pengawas CSR Serta Desak Audit Dana Hibah Rp48,6 Miliar

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku bersama anggota DPRD Provinsi Maluku, Suleman Letsoin menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk soal dorongan agar dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 diaudit secara terbuka. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Maluku, yang sekaligus merupakan ruang kerja Suleman Letsoin, anggota dewan dari […]

expand_less