Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy
(Dosen Psikologi di UIN AM Sangadji Ambon; Pemerhati Psikologi Lingkungan)
Tajukmaluku.com–Saya membayangkan, bagaimana jika megaproyek Maluku Integrated Port (MIP) ini benar-benar terwujud di masa depan? Apakah kehadirannya akan menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Maluku? Ataukah, sebaliknya, membuka babak baru permasalahan sosial-ekologis di kemudian hari? Di tengah kondisi perekonomian Maluku yang masih tertinggal dan tingkat kemiskinan yang terus membelit, investasi besar seperti megaproyek MIP ini kadang disebut sebagai solusi strategis.
Olehnya itu, tak heran jika Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut baik penandatangan MoU antara Shanxi Sheng’an Mining dan PT. Indonesia Mitra Jaya untuk memuluskan megaproyek MIP tersebut. Bahkan, sang Gubernur rela terbang ke Jepang demi menyaksikan penandatangan MoU, ini adalah sebuah gestur yang menunjukkan betapa besar harapan pemerintah Provinsi Maluku terhadap megaproyek MIP.
Namun, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai megaproyek MIP justru berubah menjadi “buah simalakama” bagi masyarakat Maluku di masa mendatang.
Ibarat pepatah “buah simalamaka”: dimakan mati, tak dimakan pun mati. Artinya, megaproyek MIP itu bisa saja menjanjikan kemajuan ekonomi di satu sisi, tetapi sekaligus juga dapat menimbulkan kerentanan sosial, ekologis, dan budaya di sisi lain.
Apakah pemerintah Provinsi Maluku dapat memastikan megaproyek MIP itu berjalan tanpa merusak kondisi sosial-ekologis dan budaya yang sudah terbangun sejak ribuan tahun di Maluku? Mari kita berkaca dari pengalaman Provinsi Maluku Utara.
Beberapa hari lalu, kita mendapat kabar bahwa kondisi perekonomian di Maluku Utara sangat tumbuh drastis. Tetapi, apa yang kita lihat di Maluku Utara itu hanya “cover-nya” saja. Dibalik itu (baca: undercover), kondisi sosial-ekologis di Maluku Utara sangat dramatis, mulai dari pengrusakan alam, masyarakat adat kehilangan tanah ulayatnya, perampasan ruang hidup, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial-ekologi akan melahirkan petaka di kemudian hari.
Atas alasan itulah, tulisan ini dibuat untuk memberi semacam “sinyal perhatian” kepada pemerintah Provinsi Maluku agar lebih berhati-hati saat mengimplementasikan program pembangunannya di masa mendatang. “Dibalik kritik, tentu ada solusi”. Inilah kredo yang harus kita pegang kalau Maluku mau maju kedepannya.
Siwalima, Jangan Cuma Logo
Satu hal yang sering kita lihat dari Provinsi Maluku adalah logo “siwalima”-nya. Logo itu bahkan sering dipakai kemana-mana oleh para pegawai setempat, baik saat menghadiri pertemuan resmi maupun ke acara pernikahan. Tetapi, yang perlu kita ingat bahwa “siwalima” bukan sekadar logo. “Siwalima” bukan sekadar ajaran mengenai relasi manusia dengan manusia, tetapi juga relasi manusia dengan alam sekaligus dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah megaproyek MIP sudah mengakomodasi falsafah hidup “siwalima” atau belum? Program pembangunan yang lepas kendali dari falsafah hidup setempat akan menimbulkan keretakan di kemudian hari, seperti contoh di Maluku Utara belakangan ini.
Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, saya mencoba membayangkan bagaimana kalau megaproyek MIP ini berjalan? Yang pertama, tentu butuh lahan yang besar. Karena itulah, “perampasan lahan” akan menjadi problem sosial yang bakal muncul di kemudian hari. Kita semua tahu, bahwa problem utama masyarakat Maluku adalah selalu berurusan dengan persoalan tapal batas wilayah. Dan menariknya, tapal batas wilayah bagi orang Maluku cenderung sangat cair karena dilatarbelakangi narasi historis yang sangat panjang dari masa lampau.
Terlepas dari itu, poin pentingnya adalah, wilayah atau tanah ulayat adalah bukan benda mati. Wilayah atau tanah ulayat bagi orang Maluku, kalau meminjam istilah Aholiab Watloly dalam tulisannya berjudul “Konsep Diri Masyarakat Kepulauan”, adalah lokus personal. Artinya, wilayah adalah bagian dari eksistensi diri masyarakat Maluku. Sebab, wilayah itu sudah diberi makna, baik itu secara spiritual maupun kebudayaan. Hal ini menunjukkan relasi antara masyarakat dengan alamnya, yang merupakan hakikat dari falsafah “siwalima” tersebut.
Kedua, jika megaproyek MIP ini berjalan, saya membayangkan akan terjadi hilir-mudik kapal-kapal besar di wilayah perairan Maluku. Tentu, ini akan menjadi problem sosial di kemudian hari, terutama dapat memberi kerentanan bagi nelayan lokal. Suatu saat, ketika para nelayan lokal ingin menangkap ikan akan butuh waktu dan biaya cukup besar. Situasi ini tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan dari falsafah hidup “siwalima”. Sebab, relasi orang Maluku dengan kondisi alamnya menjadi terganggu akibat megaproyek MIP, dan parahnya lagi akan berimbas pada menurunnya resiliensi nelayan lokal dalam menjalani rutinitas kehidupannya.
Resiliensi atau ketahanan bagi masyarakat Maluku adalah sangat bergantung dari alam. Alam merupakan resource (sumber daya) bagi masyarakat Maluku. Olehnya itu, jika sumber daya itu digerogoti (baca: dirusak), maka yang dirasakan masyarakat tempatan adalah kerentanan. Sebetulnya, persoalan itu sudah banyak dibicarakan para ilmuwan. Ambil contoh, penelitian yang dilakukan oleh Neil Adger selama beberapa tahun pada masyarakat pesisir di Vietnam. Hasil penelitiannya menemukan bahwa masyarakat lokal di Vietnam yang rutinitasnya selalu bergantung dari alam, apabila hal itu rusak maka yang dirasakan adalah kerentanan.
Itu baru dua persoalan yang muncul jika saya membayangkan kalau megaproyek MIP ini benar-benar terlaksana di kemudian hari. Lagi-lagi, pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Provinsi Maluku dapat memastikan bahwa semua itu dapat berjalan mulus? Dalam bahasa lain, apakah megaproyek MIP ini sudah ter-ilhami oleh nilai-nilai dari falsafah hidup “siwalima”? Jangan-jangan, suatu saat, megaproyek MIP ini justru berubah menjadi “buah simalakama” di masa mendatang.*
