Dinilai Langgar KEJ, Ketua KNPI SBB Sebut Pemberitaan Infomalukunews.com Soal Bupati Asri Arman Provokatif dan Rasis

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rais Tuhuteru, menilai judul berita Infomalukunews.com “Buta Dalam Aturan Hukum, Niat Busuk Bupati SBB, La Asri Arman Penjarakan Ida Tomasoa Kandas” tayang Minggu (16/11/2025) mengandung unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Mengingat berita itu disebut menyerang Bupati SBB dengan menyisipkan gelar “La” dalam judul berita sehingga bermuatan provokasi identitas yang berbahaya bagi stabilitas sosial di SBB. Dimana penggunaan “La” dinilai sebagai serangan personal berbasis identitas pada suku Buton.

Menurut Rais, gelar “La” tidak pernah menjadi bagian dari nama resmi Bupati Asri Arman. Dalam konteks budaya, “La” kuat melekat pada masyarakat Buton. Karena itu, penyisipan gelar tersebut dalam pemberitaan dinilai sebagai upaya mendorong pembacaan etnis terhadap sosok Bupati.

“Saya melihat Ini framing. Penggunaan ‘La’ diarahkan untuk menautkan persoalan politik kepada identitas Buton yang sensitif di SBB,” ujar Rais.

Ia menilai langkah itu sebagai bentuk serangan personal yang dibungkus permainan identitas. Dalam situasi sosial yang rentan, menurutnya, praktik seperti itu bisa memicu persepsi salah dan memecah relasi antar-komunitas.

Rais juga menyoroti penggunaan frasa seperti “buta dalam aturan hukum” dan “niat busuk” dalam judul. Baginya, gaya itu lebih merupakan penghakiman emosional ketimbang karya jurnalistik.

“Judul seperti ini sudah masuk tendensius pribadi. Ini jauh dari standar media yang beretika,” tegasnya.

Ia menambahkan, media seharusnya mampu memisahkan opini dan fakta, bukan melebur keduanya untuk memperkuat serangan politik.

Rais menilai pelibatan unsur identitas dalam konflik politik adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Penyisipan gelar “La” dalam judul pemberitaan, katanya, adalah strategi yang disengaja untuk membenturkan dua kelompok: masyarakat negeri dan masyarakat Buton.

“Ini pola lama. Konflik politik dipoles menjadi konflik identitas. Media harusnya jadi penjernih, bukan pemantik,” ujarnya.

Menurut Rais, pemberitaan semacam itu melahirkan narasi “katong vs dong” yang berbahaya bagi ruang sosial SBB. Ia menegaskan bahwa membawa identitas kultural ke dalam dinamika politik lokal dapat mencederai kohesi sosial.

Ketua KNPI SBB itu menilai Infomalukunews.com gagal menunjukkan integritas sebagai institusi pers. Menurutnya, media tersebut lebih memilih jalur provokatif ketimbang informatif.

“Ini bukan kerja jurnalistik. Ini propaganda. Judulnya saja menunjukkan motif, bukan fakta,” kata Rais.

Ia menegaskan bahwa integritas media ditentukan oleh ketelitian, independensi, dan tanggung jawab pada publik, bukan oleh keinginan untuk memperkeruh stabilitas sosial.

Menutup keterangannya, Rais meminta publik berhati-hati terhadap pemberitaan yang memanfaatkan isu identitas demi kepentingan politik. Kritik terhadap pejabat publik, katanya, adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan data dan argumen, bukan provokasi.

“Media punya fungsi mulia: menjaga akal sehat publik. Kalau fungsi itu diselewengkan, yang rusak bukan hanya citra media, tapi juga kualitas diskursus di daerah ini,” ujarnya.

Rais menegaskan KNPI SBB akan terus mengawal agar ruang informasi di daerah tidak berubah menjadi arena provokasi yang mengorbankan relasi masyarakat.* (01-F)