Breaking News
light_mode

DPRD Maluku Minta Pemprov Benahi Seluruh Program Dinas Kelautan dan Perikanan, Ini Penyebabnya

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
  • visibility 66
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk segera pembenahan menyeluruh pada program di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Hal itu disampaikan setelah pihaknya pengawasan di lapangan dan menemukan sejumlah proyek, yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai laporan administrasi terlihat baik, tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, Kamis (16/7/2026).

Menurut Irawadi, hasil pengawasan menunjukkan, masih banyak pekerjaan yang belum memberikan manfaat kepada masyarakat, meski telah menghabiskan anggaran pemerintah.

Karena itu, dia meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja DKP, agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Irawadi mengatakan, persoalan yang ditemukan bukan pertama kali terjadi. Menurutnya, berbagai catatan yang muncul dalam pengawasan DPRD hampir selalu berulang setiap tahun, meskipun telah terjadi pergantian pimpinan di instansi tersebut.

Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kegiatan yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 maupun 2025 yang belum diselesaikan.

Di sisi lain, perangkat daerah tetap mengusulkan program baru, sementara pekerjaan sebelumnya belum dituntaskan.

Dalam pengawasan tersebut, kata Irawadi, Komisi II menemukan pembangunan drainase di UPT Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaporkan belum berfungsi optimal, meski telah menyerap anggaran ratusan juta rupiah.

Selain itu, terdapat gedung pembibitan yang hingga kini belum dimanfaatkan, karena belum tersedia tenaga operasional. Akses menuju lokasi juga dinilai belum memadai, sehingga menghambat pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun.

Irawadi juga menyoroti fasilitas pelabuhan yang belum dapat difungsikan, akibat belum tersedianya perahu operasional.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan aset pemerintah mengalami kerusakan, karena terlalu lama tidak digunakan.

Komisi II, lanjut Irawadi, juga menemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan mesin pompa air laut yang tercantum dalam dokumen proyek, namun tidak ditemukan saat inspeksi dilakukan.

Selain itu, pengawasan juga menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada pengadaan mesin genset di UPTD Masika Jaya Tahun Anggaran 2024.

Dalam kontrak disebutkan mesin yang digunakan bermerek Isuzu, namun hasil pemeriksaan menunjukkan genset yang terpasang menggunakan merek Weifang.

“Semua pengadaan harus mengikuti spesifikasi, yang telah tercantum dalam kontrak. Itu menjadi dasar, untuk menjamin kualitas pekerjaan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegas Irawadi.

Mengenai kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum, Irawadi menegaskan, DPRD tidak akan mencampuri proses tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, untuk melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama pihak penyedia pekerjaan, guna meminta penjelasan atas seluruh temuan hasil pengawasan.

“Rapat lanjutan akan kami gelar pekan depan, agar semua pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai temuan yang ada,” tandas Irawadi.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • GP Ansor dan Gerakan Ekonomi Rakyat

    GP Ansor dan Gerakan Ekonomi Rakyat

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Masyuhri Maswatu (Wasekjen Pimpinan Pusat GP ANSOR) Tajukmaluku.com-Sejarah pemikiran ilmu ekonomi berangkat dari salah satu pemikir pra klasik pada zaman yunani kuno. Namun, yang sering disebut bapak ekonomi. Aliran ini menekankan pada beberapa hal yang tidak terduga atau dikenal dengan invisiblehand dalam mengatur pembagian sumber daya. Bertepatan pada waktu itu, juga diperkenalkan pemikiran tentang […]

  • Komisi III DPRD Maluku Kunker ke Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Malteng

    Komisi III DPRD Maluku Kunker ke Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Malteng

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Masohi,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (3/06/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program strategis nasional di bidang pendidikan. Turut hadir mendampingi, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Andreas Budi Wirawan, selaku […]

  • Pengamanan Diperketat, 340 Personel Diterjunkan Jelang PSU di Kabupaten Buru

    Pengamanan Diperketat, 340 Personel Diterjunkan Jelang PSU di Kabupaten Buru

    • calendar_month Kamis, 3 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namlea,Tajukmaluku.com-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kabupaten Buru, dipastikan berlangsung dengan pengamanan ekstra ketat. Dalam rapat persiapan yang digelar pada 2 April 2025, Polres dan TNI menegaskan kesiapan mereka dengan mengerahkan total 340 personel keamanan. Sebanyak 212 personel akan berjaga di Desa Debowae, sedangkan 128 […]

  • Komitmen Bangun Daerah, HIPMI SBB Dorong Wirausaha Muda Inovatif dan Kolaboratif

    Komitmen Bangun Daerah, HIPMI SBB Dorong Wirausaha Muda Inovatif dan Kolaboratif

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Piru,Tajukmaluku.com-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Seram Bagian Barat (SBB) menggelar pelantikan pengurus baru dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel Amboina, Piru, Jumat (9/5/2025). Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M. Aziz Tunny, didampingi Ketua OKK BPD HIPMI Maluku, Ga’dri Ramadhan Atammimi. Mengusung tema: “Mewujudkan Wirausaha yang Inovatif dan Kolaboratif dalam […]

  • PLN UIW MMU dan DPD RI Dorong Penguatan Keandalan Listrik dan Pengembangan Energi di Maluku dan Malut

    PLN UIW MMU dan DPD RI Dorong Penguatan Keandalan Listrik dan Pengembangan Energi di Maluku dan Malut

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Energi sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko, menegaskan bahwa PLN terus berkomitmen menghadirkan listrik […]

  • Pembukaan COP29 Azerbaijan: PLN Galang Kolaborasi Global untuk Transisi Energi Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan

    Pembukaan COP29 Azerbaijan: PLN Galang Kolaborasi Global untuk Transisi Energi Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com– PT PLN (Persero) menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam _Conference of the Parties_ (COP) 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024. Upaya ini searah dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan transisi energi menuju swasembada energi berkelanjutan. Utusan Khusus Indonesia dalam COP 29, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, […]

expand_less