Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin, memastikan semua infrastruktur yang rusak akibat bencana hujan deras dan tanah longsor akan segera diidentifikasi.
Rovik mengatakan, saat ini Maluku sudah berstatus tanggap darurat bencana, sehingga proses koordinasi dan pendataan dilakukan secepatnya.
“Semua infrastruktur yang rusak akan dikoordinasikan untuk diidentifikasi. Kemarin kami sudah minta diidentifikasi mana yang menjadi tanggung jawab Balai Jalan dan mana kewenangan provinsi,” kata Rovik, Senin (11/8/2025).
Ia mencontohkan, jalan Wakal-Taeno dibangun pertama kali dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018 atau 2019, lalu dilanjutkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Meski statusnya masih jalan provinsi, intervensi pembangunannya dilakukan Balai Jalan.
“Kemarin Pak Gubernur Hendrik Lewerissa sudah turun langsung dan menyampaikan ke Balai Jalan. Insya Allah nanti akan dimasukkan dalam Inpres Jalan Daerah, mungkin tahap ketiga,” ujarnya.
Menurut Rovik, Pemerintah Provinsi, DPRD, dan pemerintah daerah terus memberi perhatian terhadap infrastruktur prioritas, termasuk jembatan di jalan lintas Taeno–Wakal yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
Menjawab pertanyaan soal jalan dari belakang Negeri Wakal menuju Taeno yang cukup terjal, Rovik mengungkapkan sudah ada rencana perubahan jalur.
Hal ini juga pernah disampaikan Anggota DPRD Maluku dapil Maluku Tengah, Halimun Saulatu, yang merupakan warga setempat.
“Kondisi jalan yang terjal ini sering menyebabkan kecelakaan. Apalagi ada anak-anak pesantren yang setiap Minggu dikunjungi keluarganya. Jalur baru nanti harus lebih landai supaya tidak membahayakan warga,” tegasnya.
Sementara itu, terkait Jembatan Kawanua di Maluku Tengah, Rovik mengatakan penanganan sementara sudah dilakukan, tetapi masih dibutuhkan anggaran yang besar untuk perbaikan total.
Ia belum dapat memastikan apakah realisasi perbaikan sejumlah kerusakan infrastruktur akan dilakukan tahun ini atau tahun depan.
“Karena dibangun dengan Inpres Jalan Daerah, statusnya masih jalan provinsi, tetapi infrastrukturnya menggunakan dana pusat yang dikerjakan oleh Balai Jalan. Kami belum bisa pastikan realisasi tahun ini atau tahun depan,” kata Rovik.* (03-M)
