ISPIKANI Dorong Hilirisasi Perkuat Ketahanan Pangan dan Tingkatkan Daya Saing Produk Perikanan

Ambon,Tajukmaluku.com-Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi di sektor perikanan sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional yang dilaksanakan secara Hybrid oleh Program Magister Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan mengangkat tema “Hilirisasi Industri Perikanan sebagai Strategi Penguatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah produk Perikanan” pada Kamis (18/6/2026) dengan keynote speaker Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Erwin Dwiyana.

Dijelaskan, Indonesia memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan luas laut mencapai sekitar 6,4 juta km², garis pantai sepanjang 108 ribu km, serta produksi perikanan yang terus meningkat.

Pada tahun 2025, produksi perikanan Indonesia mencapai lebih dari 1, 40 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan 5 komoditi utama yakni udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita,rajungan-kepiting dan rumput laut dan konsumsi ikan masyarakat mencapai 26.08 kg/kapita per tahun.

Meski demikian, sebagian besar hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

Amrullah Usemahu, Wakil Sekretaris Jenderal 3 ISPIKANI Dalam paparannya menjelaskan bahwa hilirisasi perikanan mencakup penguatan seluruh rantai pasok mulai dari produksi, pengolahan, sertifikasi mutu, pemasaran, hingga ekspor.

“Berbagai produk olahan seperti surimi, fillet, ikan kaleng, produk beku, produk fermentasi, hingga produk berbasis rumput laut memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan Indonesia,” katanya.

Selain itu, penerapan standar dan sertifikasi internasional seperti Marine stewardship council (MSC), ASC, BAP, Fair Trade Seafood, dan GlobalG.A.P maupun sertifikasi lainnya menjadi faktor penting untuk memperluas akses pasar global serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia.

Namun demikian, pengembangan hilirisasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur rantai dingin (cold chain), rendahnya integrasi kawasan industri perikanan, keterbatasan akses pembiayaan, kualitas SDM, serta kebutuhan peningkatan teknologi pengolahan dan logistik. Jelas Usemahu.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi terpadu melalui Penguatan sarana dan prasarana industri perikanan, Peningkatan kapasitas SDM perikanan, Pengembangan riset dan inovasi teknologi, Penguatan data dan sistem informasi dan Peningkatan kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan organisasi profesi,” ungkapnya.

Usemahu menegaskan bahwa sarjana perikanan memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi sektor perikanan.

Peran tersebut mencakup peningkatan produktivitas di sektor hulu, pengembangan industri pengolahan, pendampingan sertifikasi mutu, penguatan pemasaran dan ekspor, hingga pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Keberadaan ISPIKANI yang telah membentuk 29 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Indonesia serta dapat berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan (FKPTPK) yang terdiri dari 67 perguruan tinggi, menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik, industri, pemerintah, dan masyarakat,” tutur Usemahu.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memperkuat percepatan pembangunan perikanan dari hulu ke hilir dengan membuat program pengadaan 1.582 kapal ikan modern, perekrutan 20.094 awak kapal perikanan, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan mencapai 1.369 lokasi pada periode 2025–2026 dan meningkat menjadi 5.000 KNMP hingga tahun 2029 di seluruh Indonesia dengan target 5.476 tenaga kerja prioritas.

Ini perlu diapresiasi dan didampingi agar program-program tersebut berdampak positif pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia. Sebut Magister pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan IPB ini.

“Melalui kolaborasi yang kuat, hilirisasi sektor perikanan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Usemahu.*(01-F)