Breaking News
light_mode

PLN Siap Nyalakan 780 Ribu Rumah Tangga Lewat Program Lisdes 2025–2029 di RUPTL Baru

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
  • visibility 315
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung arahan pemerintah dalam menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) guna menerangi sekitar 780 ribu rumah tangga pada periode 2025–2029. Program ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang telah diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Melalui Program Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 10.068 desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt (MW) dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh masyarakat di seantero Indonesia bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

“Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Bahlil usai mengumumkan RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5).

Menurut Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.

“Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama Pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” ujarnya.

Lisdes merupakan program Pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk menghadirkan listrik di seluruh wilayah termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati listrik.

Program Lisdes yang telah dijalankan PLN memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepala Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kasius, matanya berbinar kala menceritakan perubahan signifikan yang terjadi di desanya. Setelah bertahun-tahun tak menikmati nyala listrik, kini ia dan warga lain akhirnya bisa merasakan kehadiran listrik tak hanya di malam hari tapi 24 jam non-stop.

“Saya sangat gembira dan bersyukur listrik sudah masuk di desa kami, terima kasih PLN semoga dengan adanya listrik ini desa kami menjadi maju dan ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat lagi,” ujar Kasius.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia pun memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya PLN dalam meningkatkan akses listrik di wilayahnya. Sherly menekankan bahwa program Lisdes yang dijalankan PLN memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses energi.

“Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang luas dan berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat lebih berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan,” ujar Sherly.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, PLN siap menjalankan arahan Pemerintah demi memastikan keadilan dan ketahanan energi hingga seluruh pelosok tanah air.

”Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia dan bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen penuh memastikan keberhasilan Program Lisdes yang telah masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034 sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan pemerataan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Darmawan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sangadji dan Benih Nasionalisme Indonesia

    Sangadji dan Benih Nasionalisme Indonesia

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Arman Kalean Lessy, M.Pd., C.Md (Ketua DPD KNPI Maluku || Akademisi UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon) Tajukmaluku.com-Banyak dari kritikus yang menukil pendapat dari Benedict Anderson tentang imagined community, lalu mengaitkannya dengan konsep Nasionalisme. Tanpa ragu, mereka sering nyinyir dengan ujaran “Bangsa Indonesia adalah imajinasi Sukarno saja”. Seolah Indonesia hanyalah visi dari Sukarno seorang, mereka […]

  • Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

    Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/2026). Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun […]

  • Kantor Pertanahan Buru Selatan Gelar Rapat Persiapan Pembaruan Peta ZNT 2026

    Kantor Pertanahan Buru Selatan Gelar Rapat Persiapan Pembaruan Peta ZNT 2026

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Dalam rangka menyajikan data nilai aset agraria yang transparan dan akuntabel, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buru Selatan menggelar Rapat Persiapan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun 2026. Kamis (3/9/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan ini berfungsi sebagai langkah awal yang krusial. Agenda utama […]

  • Walikota Tual Gebrak Panggung Nasional, Jadi Kepala Daerah Inspiratif di BUMD Awards 2025

    Walikota Tual Gebrak Panggung Nasional, Jadi Kepala Daerah Inspiratif di BUMD Awards 2025

    • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ajang penghargaan paling bergengsi dan terbesar bagi para pelaku BUMD di Indonesia, yakni TOP BUMD Awards, akan kembali digelar pada tahun 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tajukmaluku.com, Minggu (27/4/2025), Walikota Tual, Hi. A. Yani Renuat, dijadwalkan hadir pada ajang bergengsi tersebut. Kehadiran Wali Kota Renuat menjadi sorotan, mengingat acara ini menjadi panggung penghormatan bagi kepala […]

  • Pasca Pemerintahan Murad Ismail, Hendrik Lewerissa Kini Ajukan Lagi Pinjaman Dana SMI Rp1,5 Triliun

    Pasca Pemerintahan Murad Ismail, Hendrik Lewerissa Kini Ajukan Lagi Pinjaman Dana SMI Rp1,5 Triliun

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sedang mengajukan permohonan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,5 Triliun. Peminjaman dana itu digadang-gadang bakal untuk membiayai berbagai program prioritas, di bumi raja-raja ini, terutama pembangunan infrastruktur mendesak. Padahal, peminjaman dana dari PT SMI di era pemerintahan sebelumnya, yakni dibawah kepemimpinan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku […]

  • 3 Kali Mangkir Rapat, DPRD Maluku Bakal Jemput Paksa dan Desak Menteri PUPR Copot Kepala BPJN

    3 Kali Mangkir Rapat, DPRD Maluku Bakal Jemput Paksa dan Desak Menteri PUPR Copot Kepala BPJN

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Maluku akhirnya mengambil langkah paling tegas terhadap Kepala BPJN Maluku yang sudah tiga kali mangkir dari rapat resmi. Sesuai tata tertib DPRD, komisi menyiapkan upaya paksa untuk menghadirkan pejabat tersebut, sekaligus memutuskan akan mengirim surat resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta pencopotan Kepala BPJN dari jabatannya. Ketua […]

expand_less