Utang Iuran BPJS Maluku Rp38 Miliar, DPRD Minta Rekonsiliasi
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
- visibility 13
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon, Tajukmaluku.com-Utang Pemerintah Provinsi Maluku kepada BPJS Kesehatan disebut mencapai sekitar Rp38 miliar. Kewajiban itu disebut menumpuk sejak 2021 hingga 2026 dan berkaitan dengan iuran kepesertaan pegawai pemerintah daerah, termasuk pegawai reguler dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa mengatakan angka tersebut belum final. DPRD meminta Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan merekonsiliasi data untuk memastikan jumlah peserta, besaran iuran, serta dasar penghitungannya.
“Ini kan masih dalam hitungan berdasarkan pemerintah daerah. Bisa saja kalau berdasarkan peraturan presiden terkoreksi,” kata Johan seusai rapat kerja dengan mitra Komisi III DPRD Maluku di Gedung DPRD Maluku, baru-baru ini.
Ia meminta Pemprov segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan agar tidak terjadi perbedaan data dalam penentuan kewajiban pembayaran.
Menurut Johan, pemerintah daerah telah menunjukkan niat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
DPRD Maluku juga akan berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan mekanisme kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS bagi pegawai reguler maupun PPPK.*(01-F)
- Penulis: Admin




Saat ini belum ada komentar