Kembali Telan Korban, DPRD Maluku Desak Evaluasi dan Serahkan Pengelolaan MBG ke Sekolah

Ambon,Tajukmaluku.com-Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu kehebohan. Setelah insiden serupa di MBD, Kota Ambon, dan Kota Tual, kini giliran Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diguncang kasus dugaan keracunan massal. Lebih dari seratus siswa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, dilaporkan tumbang usai mengonsumsi makanan MBG pada 20 Oktober 2025.

Korban berasal dari sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, serta satu PAUD di wilayah yang sama. Tak hanya berdampak pada fisik anak-anak, peristiwa ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi siswa dan orang tua.

Kejadian ini memantik reaksi keras dari DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi I DPRD, Ismail Marasabessy, menyebut kasus ini sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG.

“Kasus ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Banyak anak-anak yang kini takut kembali mengonsumsi makanan MBG,” ujar Marasabessy kepada Tajukmaluku.com. Selasa (21/10/2025).

Menurut Marasabessy, tujuan MBG yang semestinya menyehatkan anak justru berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Ia menegaskan, pemerintah wajib memastikan kualitas dan keamanan bahan pangan sebelum program itu dijalankan.

“Jika MBG benar-benar bergizi, maka jalankan dengan tanggung jawab penuh. Tapi kalau justru membahayakan, hentikan dulu sampai semuanya benar-benar aman,” tegasnya.

Politisi NasDem asal Dapil SBB itu menyebut, program MBG saat ini baru berjalan di beberapa wilayah seperti Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua. Daerah lain, kata dia, belum kebagian. Ia meminta agar rencana perluasan dihentikan sementara sampai evaluasi tuntas dilakukan.

“Banyak orang tua kini cemas dan melarang anak-anaknya makan MBG di sekolah. Maka sebelum diperluas ke wilayah lain, pemerintah harus pastikan sistem pengawasan dan pengolahan makanannya benar-benar ketat,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Marasabessy mengusulkan agar pengelolaan program MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah dengan pengawasan dari pemerintah daerah.

“Kalau sekolah yang masak, tentu mereka lebih berhati-hati. Tidak mungkin guru atau pihak sekolah meracuni muridnya sendiri. Jadi biarkan sekolah yang kelola, tapi tetap diawasi,” tandasnya.

Diketahui, dapur penyedia MBG di wilayah Kairatu dikelola oleh Eko Bidiona, penanggung jawab Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Barqah Nahdliyin Waimital, yang berlokasi di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Marasabessy mendesak Polres SBB agar segera menuntaskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga lalai dalam pelaksanaan program itu.

“Kalau terbukti ada unsur kelalaian yang mengancam nyawa orang lain, harus ada sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dapur MBG tersebut,” tutupnya.*(01-F)