Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari daerah pemilihan Maluku.
Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, turut dihadiri para wakil dan anggota DPRD Provinsi Maluku serta enam dari delapan anggota DPR-RI dan DPD-RI dapil Maluku.
Masing-masing tiga dari Anggota DPR RI, Mercy Barends, Saadiah Uluputty, Alimudin Kolatlena dan tiga Anggota DPD RI, Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina.
Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad Anggota DPR dan Anna Latuconsina Anggota DPD tidak hadir.Meski tanpa kehadiran dua wakil rakyat di Senayan, namun rapat terbuka yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan hampir kurang lebih tiga jam ini, menghasilkan berbagai banyak masukan untuk menjadi aspirasi keenam wakil rakyat di Senayan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menyampaikan, harapan besar agar para anggota legislatif pusat dari Maluku menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di Jakarta.
“Delapan orang ini adalah tumpuan harapan seluruh rakyat Maluku. Kami berharap semua pandangan yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi pegangan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional,” kata Watubun, Selasa (15/4/2025).
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari dampak efisiensi anggaran terhadap program daerah, status tenaga honorer, hingga masa depan program Koperasi Merah Putih yang menjadi perhatian nasional.
Anggota DPD RI, Novita Anakotta, dalam tanggapannya menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat telah melalui prosedur yang sah dan transparan.
Serta menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih akan tetap berjalan dengan dukungan anggaran dari APBN, meski terdapat catatan terkait beban legalitas di tingkat APBD.
“Kami berdelapan akan terus menyuarakan kepentingan Maluku di pusat. Terkait dengan pembangunan Ambon New Port, status tenaga honorer, hingga Dana Bagi Hasil Perikanan, semua sudah kami sampaikan dan kami kawal dalam rapat-rapat kerja bersama kementerian terkait,” ujarnya.
Novita juga menekankan pentingnya sinergi informasi antara DPRD Maluku dan wakil rakyat di Senayan agar perjuangan aspirasi rakyat bisa lebih terarah dan efektif.
Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah, serta dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan.
Walaupun memiliki andil besar untuk pendapatan negara, namun dana yang didapat dari potensi yang dimiliki terlalu kecil, mengingat lewat kebijakan pemerintah pusat, dana yang didapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah tidak penghasil.
Selain itu juga persoalan Kuota haji, pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga dibahas dalam rapat ini.*(01-F)
